Belajar dari Brasil, Indonesia Dinilai Perlu Komite Independen Awasi Program MBG - SindoNews
Belajar dari Brasil, Indonesia Dinilai Perlu Komite Independen Awasi Program MBG
NU Online · Kamis, 23 Oktober 2025 | 21:30 WIB
Policy and Advocacy Manager Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Fachrial Kautsar dalam Seminar Nasional bertajuk Makan Bergizi Gratis: Berbasis Negara atau Masyarakat yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS), FISIP UI, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (23/10/2025). (Foto: NU Online/Haekal).
Jakarta, NU Online
Policy and Advocacy Manager Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Fachrial Kautsar menyoroti pentingnya pembentukan komite pengarah dan pemantauan independen untuk mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG).
Komite ini, menurutnya, idealnya terdiri dari organisasi masyarakat sipil, pakar, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi tani, universitas, dan kalangan akademisi.
Fachrial menjelaskan bahwa praktik serupa telah diterapkan di sejumlah negara, salah satunya Brasil melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) atau Program Nasional Makanan Sekolah.
Baca Juga
Pengamat Sebut Peran BGN Terlalu Gemuk dalam Program MBG, Tak Ada Pelibatan Lintas Sektor
Hal itu disampaikannya dalam Seminar Nasional bertajuk Makan Bergizi Gratis: Berbasis Negara atau Masyarakat di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (23/10/2025).
Ia menambahkan, pemerintah perlu mengatur secara jelas definisi operasional, potensi risiko, langkah mitigasi, serta sanksi terkait konflik kepentingan dalam dokumen petunjuk teknis skema kemitraan MBG.
“Kita harus mengedepankan pendekatan hak atas kesehatan dengan menempatkan anak sebagai subjek program yang memiliki agensi dan perspektif sendiri. Perlindungan konsumen juga harus menjadi perhatian, sesuai dengan Deklarasi Universal HAM, Konvensi Internasional seperti ICCPR dan ICESCR, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Fachrial menekankan bahwa desain program MBG harus bersifat targeted, desentralistik, dan terintegrasi dengan sistem pendidikan serta kesehatan. Hal ini penting, katanya, mengingat keterbatasan ruang fiskal dan besarnya anggaran MBG yang berpotensi mengganggu agenda pembangunan prioritas lainnya.
Baca Juga
Suara Ibu Indonesia Desak Moratorium MBG karena Tak Sesuai dengan Standar Kelayakan Pangan
“Perencanaan dan penegakan keamanan pangan harus secara proaktif melibatkan pemerintah daerah, terutama Unit Kesehatan Lingkungan dan Laboratorium Kesehatan Daerah dari Dinas Kesehatan," katanya.
"Mereka berperan dalam pencegahan, supervisi, hingga pencarian kasus aktif keracunan makanan di wilayah satuan pendidikan dan komunitas,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan pembentukan lembaga independen yang bertugas mengeluarkan sertifikasi keamanan pangan. Langkah ini diambil untuk memastikan makanan dalam program MBG aman dikonsumsi oleh anak-anak.
“Dan ini dalam proses persiapan untuk menentukan lembaga independen yang tersertifikasi, yang mampu melakukan sertifikasi keamanan pangan,” kata Dadan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Baca Juga
BRIN Soroti Standar Keamanan Pangan dalam Program MBG
Pengawas Program Makan Sekolah di Brasil
RAES (Rede de Alimentação Escolar Sustentável) merupakan inisiatif pemerintah Brasil yang dibentuk pada 2018 dengan dukungan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) untuk memperkuat pelaksanaan PNAE.
Tujuan RAES adalah memastikan program makan sekolah berjalan efektif, transparan, dan menjamin hak atas pangan yang layak bagi peserta didik.
Komite ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta profesional di bidang gizi, untuk memantau pelaksanaan program. Selain itu, RAES juga aktif berbagi pengalaman dan memberikan dukungan teknis kepada negara-negara di Amerika Latin dan Karibia.
Program PNAE sendiri telah berjalan hampir 70 tahun, melayani sekitar 40 juta siswa di 155 ribu sekolah negeri, dan menyediakan sekitar 10 miliar makanan setiap tahun. Program ini menjadi rujukan penting bagi banyak negara, terutama di kawasan Amerika Latin, Karibia, dan Afrika.