KOMPAS.com-Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Kajian internal masih berlangsung dan belum dibahas dengan kementerian terkait.

CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan timnya sedang menimbang berbagai skema untuk mencari formula paling tepat.

“Kami sedang mengevaluasi, kami lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi satu, opsi dua. Dan memang, ini kan melibatkan banyak kementerian lain,” kata Rosan usai menghadiri Forbes CEO Global Conference di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Ia menegaskan setiap keputusan akan dibuat secara terukur dan terstruktur. Diskusi dengan kementerian baru dilakukan setelah evaluasi internal selesai.

“Biasanya kami duduk dulu, evaluasi, opsi mana yang terbaik. Jadi semuanya itu terstruktur, terukur, kemudian apa hasilnya baru kami bicara ke publik,” ucap Rosan.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menyebut dua skema yang kini dipertimbangkan.

Pertama, penambahan ekuitas atau suntikan dana tambahan ke proyek KCJB. Kedua, pengambilalihan infrastruktur proyek agar menjadi aset negara seperti model kepemilikan di industri perkeretaapian lain.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menutup utang proyek tersebut.

Ia menilai penyelesaian pembiayaan sebaiknya dilakukan oleh Danantara yang dinilai memiliki kapasitas finansial memadai.

“Kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka 'manage' dari situ, jangan sampai kita lagi,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya menilai pembagian peran antara pemerintah dan badan investasi seperti Danantara penting untuk menjaga disiplin fiskal. Model ini diharapkan membuat proyek infrastruktur besar lebih efisien tanpa membebani APBN.