JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Wisma Danantata, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).

Purbaya bilang, dalam pertemuan itu, Danantara masih juga ngotot agar APBN digunakan untuk membiayai pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan APBN.

Meskipun pada akhirnya mereka berjanji akan mengkaji lagi skema pembiayaan utang kereta cepat sesuai usulan Purbaya.

"Whoosh ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa," kata Purbaya.

"Mereka ngotot aja (pakai APBN)," tambahnya.

Purbaya mengungkapkan, mereka beralasan menaruh sebagian besar dividen BUMN yang mereka terima tahun ini untuk membeli surat utang atau obligasi.

Pasalnya, Danantara membutuhkan dana dari imbal hasil obligasi ini untuk mengejar pembiayaan proyek mereka yang akan datang.

Keputusan ini pun langsung dikritik Purbaya, lantaran seharusnya dividen BUMN tersebut yang hampir Rp 90 triliun dapat digunakan untuk membayar utang kereta cepat.

"Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini karena enggak sempat kan buat proyek," ungkap Purbaya.

"Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk utang kereta cepat," jelasnya.

Oleh karenanya, Danantara pun berjanji akan mengurangi porsi dividen BUMN untuk obligasi dan akan lebih banyak menggunakan dividen tersebut untuk proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Danantara juga akan mengkaji lagi usulan Purbaya bahwa utang kereta cepat dibayar menggunakan dividen BUMN.

Sebab, di dalam klausul perjanjian pinjaman proyek kereta cepat dengan China Development Bank (CDB) tidak mengharuskan utang dibayar oleh pemerintah.

"Saya pernah diskusi, nego sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden," tuturnya.

"Kalau saya bilang, saya sudah putus (tidak mau gunakan APBN)," tukasnya.

Sebagai informasi, utang jumbo proyek kereta cepat Whoosh menjadi sorotan setelah laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menunjukkan tekanan berat.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengaku tengah menyiapkan langkah bersama Danantara untuk membahas beban utang proyek tersebut.

“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025) lalu.

Laporan keuangan KAI per 30 Juni 2025 (unaudited) mencatat anak usahanya, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), menderita kerugian Rp 4,195 triliun pada 2024 dan Rp 1,625 triliun di semester I-2025.

PSBI merupakan pemegang saham mayoritas KCIC yang menanggung langsung beban utang proyek.