TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperingatkan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Provinsi Jabar untuk bekerja maksimal sesuai tugasnya.

Bagi PNS yang malas, baik secara tingkat kehadiran maupun hasil kerjanya, bakal diumumkan melalui media sosial (medsos).

Menurut Dedi, setiap bulannya nanti bakal ada data tingkat kehadiran PNS yang dikumpulkan dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Pegawai dengan tingkat kehadiran rendah dan kinerjanya buruk akan diumumkan di media sosial,” ujar Dedi dikutip dari TribunJabar, Jumat (3/10/2025).

Dedi sendiri memiliki akun Tiktok, Youtube hingga Instagram dengan jutaan pengikut dan setiap perangkat daerah nantinya harus memampang nama, foto dan alamat ASN yang malas dan berkinerja buruk.

Dedi menilai, hukuman ini layak diberikan karena PNS sudah digaji dan dituntut untuk menghasilkan produk atau kinerja. 

“Orang digaji kan harus ada produk, kalau digaji nggak ada produk, ngapain?” katanya.

Selain itu, Dedi juga berencana menyalurkan PNS di lingkungan Pemprov Jabar ke sejumlah sekolah sebagai tenaga administrasi.

Ia mengatakan tidak semua pegawai di satu OPD dibutuhkan untuk tetap berada di kantor tersebut. 

“Nanti diberlakukan per 1 November,” ujarnya.

Setiap PNS, kata dia, sudah memiliki indikator kinerja yang harus dicapai setiap bulan.

Pihaknya juga memastikan sudah memberlakukan hukuman berat bagi ASN yang melanggar aturan. 

“Diberhentikan, hari ini bisa ditanya tuh, sudah ada 20 orang diberhentikan, cuma kita tidak umumkan,” ucapnya