Oleh :

Jakarta, VIVA Jatim – DPR RI memanggil pihak televisi swasta nasional Trans7 terkait tayangan tentang pondok pesantren (ponpes) dan kiai di program Expose Uncensored Trans7 yang mengundang kemarahan publik karena dinilai melecehkan pesantren dan kiai, terutama Ponpes Lirboyo Kediri.

Pertemuan di gedung DPR dijadwalkan Kamis, 16 Oktober 2025, hari ini pada pukul 14.00 WIB. Selain Trans7, DPR juga mengundang pihak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). “Dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo,“ keterangan tertulis di postingan kanal YouTube TVR Parlemen.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa pihaknya memanggil pimpinan Trans7 terkait tayangan kontroversial tersebut. “Kita akan beraudiensi terkait persoalan ini karena isunya cukup besar dan berdampak luas bagi masyarakat,” katanya dikutip dari VIVA.co.id, Rabu, 15 Oktober 2025.

Pemanggilan terhadap Trans7 dilakukan karena DPR memiliki tanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap isu-isu yang menimbulkan keresahan publik. Pertemuan itu juga sebagai bagian dari aspirasi masyarakat terkait tayangan yang dinilai menyudutkan komunitas pesantren.

Cucun mengingatkan, media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan menjaga persatuan bangsa. Karena itu ia mengingatkan lembaga penyiaran tidak mengorbankan etika demi hanya mengejar rating. “Media harusnya menjalankan fungsi pendidikan bagi masyarakat,” ujar politikus PKB itu.

tayangan yang memantik kontroversi dan menuai tagar Boikot Trans7 itu disiarkan dalam program Expose Uncensored Trans7 pada 13 Oktober 2025. Judulnya: Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan Pondok? Kiainya Kaya Raya, Tapi Umatnya yang Kasih Amplop. 

Dalam tayangan itu, ada beberapa potongan video suasana Ponpes Lirboyo Kediri. Di antaranya ketika para santri antre untuk sungkem kepada KH Anwar Manshur, ulama sepuh kharismatik yang juga Pengasuh Ponpes Lirboyo. Tayangan itu dibumbui narasi oleh narator yang oleh publik dianggap bernada melecehkan.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah menjatuhkan sanksi penghentian sementara program Expose Uncensored Trans7, program yang menayangkan video berita yang dinilai melakukan pelanggaran karena melecehkan pesantren dan kiai. Tayangan tersebut dinilai KPI melanggar Pasal 6 P3 dan Pasal 16 SPS KPI Tahun 2012.

Di sisi lain, Trans7 sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui semua kanal medsos dan jaringan medianya atas tayangan yang menimbulkan pihak pondok pesantren merasa terlecehkan. Pihak Trans7 mengakui kesalahan karena lalai dalam proses pembuatan berita video hingga penayangannya.

Tak hanya itu, Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil dan perwakilan Trans Corp juga sudah sowan ke Ponpes Lirboyo Kediri pada Rabu kemarin, menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Namun, pengasuh utama Ponpes Lirboyo yang jadi objek dalam video berita dimaksud, KH Anwar Manshur, tak hadir menemui rombongan Trans7.

Yang menemui dari pihak Ponpes Lirboyo, di antaranya, Ponpes Lirboyo yang menemui, di antaranya, KH Abdul Mu’id Shohib atau Gus Muid, KH Reza Ahmad Zahid atau Gus Reza, dan Gus Athoillah.

Gus Muid mengaku dalam pertemuan itu pihak Ponpes Lirboyo hanya sebagai pendengar dari permohonan maaf dan klarifikasi dari pihak Trans7. Pihaknya tidak bisa menanggapi langsung, tapi sebatas melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada KH Anwar Manshur.

“Karena ini yang disasar dalam konteks tersebut [tayangan Trans7 itu] adalah Romo KH Anwar Manshur, maka yang berhak menjawab tentu beliau sendiri. Dan tentu karena ini adalah tanggung jawab pemimpin tertinggi dari Trans Corp, maka layaknya yang menyampaikan adalah Bapak Chairul Tanjung,” kata Gus Muid.