MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menuding Badan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) telah menjadi "bawahan Hamas." Ia pun menegaskan UNRWA tidak akan dilibatkan dalam pengiriman bantuan ke Jalur Gaza.

Baca berita dengan sedikit iklan,

"UNRWA tidak akan memainkan peran apa pun di sana... UNRWA sudah menjadi bawahan Hamas," klaim Rubio kepada wartawan di Israel pada Jumat seperti dikutip Al Jazeera. Ia juga menolak kemungkinan Hamas terlibat dalam pemerintahan masa depan Jalur Gaza.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Baca berita dengan sedikit iklan,

Dia menambahkan sekitar delapan hingga 12 organisasi terlibat dalam upaya bantuan di Gaza, termasuk Samaritan’s Purse. Organisasi PBB selain UNRWA diizinkan terlibat di sana.

Rubio menegaskan bahwa AS siap bekerja sama jika koordinasinya berjalan efektif.

Pernyataan Rubio bertentangan dengan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada Rabu lalu. ICJ memutuskan bahwa Israel wajib memfasilitasi operasi bantuan PBB, termasuk yang dilakukan UNRWA.

ICJ menyatakan bahwa sesuai Pasal 105 Piagam PBB, Israel harus menghormati hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada PBB, termasuk lembaga, entitas, dan pejabatnya di Palestina.

Meski menuding UNRWA telah disusupi, Israel belum memberikan bukti bahwa sejumlah besar pegawai badan PBB itu adalah anggota Hamas atau kelompok perlawanan lainnya, menurut hakim ICJ Yuji Iwasawa.

UNRWA Paling Kompeten

PBB membantah tuduhan adanya keterkaitan antara UNRWA dan Hamas, kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq pada Jumat.

"Anda telah mendengar kami berbicara tentang bagaimana UNRWA tidak terkait dengan Hamas," ujarnya kepada para wartawan di PBB. "UNRWA adalah tulang punggung operasi kemanusiaan kami di Gaza."

Menanggapi hal tersebut, UNRWA menegaskan bahwa kehadirannya "tetap vital untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak" di wilayah kantong yang dibombardir dan dilanda kelaparan, tempat serangan mematikan Israel telah menewaskan lebih dari 68.000 warga Palestina dalam dua tahun.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X, badan tersebut juga menekankan bahwa ICJ telah mengakui bahwa "tidak ada organisasi yang dapat menggantikan peran UNRWA dalam mendukung rakyat Gaza".

Israel melarang badan tersebut beroperasi setelah menuduh beberapa stafnya terlibat dalam serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 tanpa memberikan bukti.

Nour Odeh dari Al Jazeera mengatakan pernyataan Rubio bahwa UNRWA adalah “anak perusahaan” Hamas “sangat mengejutkan” dan “menghancurkan” bagi UNRWA dan semua pihak yang terlibat di Gaza.

UNRWA tidak hanya dibebaskan oleh ICJ dan dua komisi penyelidikan terpisah, tetapi juga memiliki mekanisme bantuan terbesar dan terluas di Gaza, kata Odeh.

“UNRWA memiliki ribuan karyawan, memiliki data untuk mendistribusikan bantuan kepada warga Palestina secara bermartabat dan tertib,” ujarnya.

“Tidak ada yang memiliki infrastruktur dan sejarah seperti itu di Gaza.”

Perlintasan Rafah Masih Ditutup

Meskipun gencatan senjata yang dimediasi AS telah berlaku awal bulan ini, Israel terus melancarkan serangan di Gaza. Setidaknya dua orang tewas dalam penembakan di sebelah timur Deir el-Balah di Gaza tengah pada hari Jumat, seorang sumber di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa mengatakan kepada Al Jazeera Arabic.

Israel juga menutup perlintasan Rafah di dekat Mesir, menghalangi pengiriman bantuan skala besar yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata.

Rubio menyuarakan harapan untuk segera membentuk pasukan keamanan internasional untuk mengawasi gencatan senjata di Gaza. Ia mengatakan Israel, yang menentang pengikutsertaan Turki, dapat memveto para peserta.

Pasukan tersebut harus terdiri dari negara-negara yang "nyaman" bagi Israel, kata Rubio.

Anggota NATO, Turki, salah satu kritikus paling vokal terhadap perang Israel di Gaza, telah bergabung dalam negosiasi gencatan senjata sebagai mediator setelah keterlibatan yang sebagian besar tidak langsung.

Peningkatan perannya menyusul pertemuan bulan lalu antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.

Erdogan mengatakan pada Jumat bahwa perundingan mengenai gugus tugas masih berlanjut dan bahwa "modalitasnya belum jelas".

"Kami siap memberikan dukungan apa pun kepada Gaza terkait masalah ini," ujarnya.

Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, telah menyatakan siap mengirimkan pasukan ke Gaza.