Pembentukan negara Palestina tak masuk dalam 20 poin rencana akhiri konflik di Gaza.

Foto: AP Photo/Evan Vucci

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, pembentukan negara Palestina tidak tercakup dalam 20 poin rencana pengakhiran konflik di Jalur Gaza yang disusun Presiden AS Donald Trump. Netanyahu menegaskan kembali penolakannya atas berdirinya negara Palestina.

Netanyahu mengungkapkan, saat terlibat perundingan dengan Trump membahas proposal perdamaian Gaza, dia tetap menyampaikan ketidaksetujuannya atas pembentukan negara Palestina.

"Ada satu hal yang kami katakan bahwa kami harus menentang keras negara Palestina,” kata Netanyahu dalam pernyataannya pada Selasa (30/9/2025), dilaporkan Anadolu Agency.

Dia menambahkan, rencana perdamaian Trump untuk Gaza akhirnya tak menyinggung soal pendirian negara Palestina. "Sekarang seluruh dunia, termasuk dunia Arab dan Muslim, menekan Hamas untuk menerima persyaratan yang kami tetapkan bersama Presiden Trump untuk membebaskan semua sandera kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sementara IDF (tentara Israel) tetap berada di sebagian besar Jalur Gaza,” ucapnya.

"Presiden Trump menambahkan bahwa jika Hamas menolak (proposal perdamaian), ia akan memberikan dukungan penuh kepada Israel untuk menyelesaikan operasi militer dan melenyapkan mereka," kata Netanyahu melanjutkan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengungkapkan, negaranya bersama Mesir telah menyerahkan proposal gencatan senjata yang disusun pemerintahan Trump kepada Hamas. "Delegasi negosiasi (Hamas) berjanji untuk mempelajarinya secara bertanggung jawab," ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa, dikutip laman Al Arabiya.

Selamai ini Qatar kerap berperan sebagai mediator dalam perundingan antara Israel dan Hamas. "Akan ada pertemuan lain hari ini, yang juga dihadiri oleh pihak Turki, dengan delegasi negosiasi," kata al-Ansari.

Halaman 2 / 2

Dia mengungkapkan, kepala badan intelijen Mesir dan Turki telah berada di Doha untuk berpartisipasi dalam negosiasi. "Masih terlalu dini untuk membahas tanggapan, tetapi kami sungguh optimistis bahwa rencana ini, seperti yang telah kami sampaikan, bersifat komprehensif," ucapnya.

Menurut al-Ansari, AS telah memberikan jaminan kepada Qatar bahwa tidak akan ada serangan ke teritorialnya seperti yang terjadi pada 9 September 2025 lalu. "Jaminan keamanan dan komitmen yang ditawarkan dalam panggilan telepon kemarin oleh Presiden Trump dan Perdana Menteri Israel (Benjamin Netanyahu) sangat jelas dan berada di bawah jaminan presiden AS bahwa Qatar tidak akan pernah diserang," kata al-Ansari.

Pada 9 September 2025 lalu, Israel diketahui melancarkan serangan ke Doha dan membidik para petinggi Hamas yang tengah mendiskusikan proposal gencatan senjata Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyampaikan permohonan maaf kepada Qatar atas serangan tersebut.

Donald Trump telah merilis 20 poin rencana untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza. Terdapat beberapa poin krusial, salah satunya menuntut Hamas melucuti persenjataan mereka. Hamas pun tidak diperkenankan terlibat dalam pemerintahan masa depan Gaza.

Jika Hamas dan Israel menyetujui seluruh poin dalam proposal tersebut, perang di Gaza akan berakhir. Pasukan Israel bakal mundur ke garis yang disepakati, dibarengi dengan kesiapan Hamas membebaskan sandera.

Dalam proposal yang disusun pemerintahan Trump, warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Jalur Gaza. Proses rekonstruksi Gaza bakal dilakukan secara bertahap ketika Israel dan Hamas telah sepenuhnya menyetujui poin-poin dalam proposal Trump.