Langkah ini dilakukan untuk mempercepat realisasi pembiayaan rumah bagi MBR yang selama ini terkendala oleh catatan kredit bermasalah bernilai kecil.

tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menemui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas pemutihan data calon pembeli rumah bersubsidi yang tercatat macet di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat realisasi pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini terkendala oleh catatan kredit bermasalah bernilai kecil.

Purbaya menyebut, kebijakan tersebut akan difokuskan bagi calon debitur dengan catatan kredit di bawah Rp1 juta yang membuat mereka gagal mengakses fasilitas pembiayaan rumah. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), jumlah masyarakat dengan kondisi tersebut mencapai lebih dari 100 ribu orang.

“Nah, itu kita akan meeting dengan OJK nanti. Jadi saya minta tadi, hari Senin, Pak Heru dari Tapera menulis betul ada 100 ribu lebih orang yang seperti itu. Dia bilang 100 ribu, biasanya kalau diputihkan di bawah Rp1 juta, dan katanya pengembang yang membayar, ya itu bagus,” ujar Purbaya di Kementerian Perumahan, Kawasan Permukiman, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, pertemuan dengan OJK akan digelar pekan depan dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ia menargetkan keputusan terkait pemutihan data tersebut dapat diambil dalam waktu dekat.

“Saya mau ngomong dengan OJK seperti apa nanti. Senin dia akan rapat dengan saya, di minggu depan Kamis, mungkin saya akan ke OJK, atau rapat di KSSK dengan OJK. Di minggu depannya sudah clear,” kata Purbaya.

Selain membahas SLIK, Purbaya juga membahas target program pembiayaan perumahan berbasis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai 350 ribu unit pada 2026.

Purbaya memastikan Kementerian Keuangan siap mendukung penuh pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, selama penyerapan anggarannya berjalan optimal.

“Saya mau lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita enggak ambil uangnya. Tapi kalau ada masalah, ya kita pindahkan ke tempat lain dulu,” tegasnya.

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, persoalan SLIK OJK selama ini menjadi keluhan banyak pengembang karena menghambat penyerapan program pembiayaan rumah rakyat. Karena itu, ia menyambut baik kesediaan Menteri Keuangan untuk mempercepat penyelesaian masalah ini bersama OJK.

“Beliau berkenan untuk membantu nanti dengan OJK, untuk bisa membantu menyelesaikan, memberikan jalan keluar dengan kebijakan dari KSSK atau dari Menteri Keuangan, sehingga nanti dari segi demandnya bisa terselesaikan,” ujar Maruarar.