TRIBUNWOW.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak untuk membayar utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menanggapi hal ini, sejumlah pejabat dan ahli memberikan komentarnya.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Menseseg) Prasetyo Hadi, pemerintah kini sedang mencari skema lain untuk menuntaskan beban utang tersebut.

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," kata Prasetyo Hadi pada Minggu (12/10/2025), dilansir oleh Kompas.com.

Ia turut menyebut jika pada dasarnya kereta cepat ini menjadi moda transportasi umum yang harus terus didukung.

"Faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya," imbuh Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Menteri Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan jika dirinya menolak membayar utang KCIC dengan APBN karena ia menilai PT Danantara sebagai pengelola sudah memilik dividen yang besar.

"Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," kata Purbaya pada Jumat (10/10/2025).

Dirinya turut menyebut jika dividen tahunan Danantara sebesar Rp80 triliun dan jumlah itu seharusnya cukup untuk mengatasi utang tanpa harus melibatkan APBN.

Komentar Pakar dan Pejabat

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto, berujar jika dirinya setuju dengan pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

"Yang dikatakan oleh Menteri Keuangan itu menurut saya sudah tepat karena hari ini kita sudah banyak institusi lain seperti Danantara atau institusi lain yang bisa membiayai BUMN," kata Firnando Hadityo Ganinduto pada Senin (13/10/2025) dikutip dari Kompastv.

Ia juga menyebut jika pembayaran utang KCIC dengan APBN justru akan merusak keuangan fiskal negara.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar turut sepakat dengan pernyataan Firnando Hadityo Ganinduto.

Media Wahyudi Askar terang-terangan menyebut jika rakyat tidak akan sudi jika APBN digunakan untuk membayar utang proyek bermasalah.

"Rakyat tidak sudi jika proyek yang penuh masalah seperti kereta cepat ini dibebankan ke APBN," ujar Media Wahyudi Askar.

"Karena sejak awal proyek ini diklaim tidak pakai uang negara, tapi kalau seandainya publik dpaksa menanggung pembekakan biaya dan risiko utang ini jelas melanggar prinsip keadilan anggaran dan melanggar prinsip kontrak moral antara pemerintah dengan masyarakat," imbuhnya.

Menurutnya tidak adil jika masyarakat harus menanggung biaya dari keputusan elite yang tidak dikaji dengan mendalam.

Ia juga menyinggung agar pihak KAI segera mengatasi masalah ini karena bisa jadi imbasnya pada kenaikan tarif moda transportasi lain yang dinaungi PT KAI seperti kereta api.

"Karena KAI itu tidak hanya Whoosh, KAI itu juga penyedia KRL, operator kereta ekonomi jarak jauh, penyambung logistik nasional, termasuk juga penyokong mobilitas rakyat di daerah."

"Saya kira kalau ini tidak diantisipasi pasti tarif kereta ekonomi dan KRL masih bisa naik, layanan daerah bisa mati," terang Media Wahyudi Askar.

Sementara Firnando Hadityo Ganinduto juga mengungkapkan jika pemerintah tengah menggodok skema pembayaran selain APBN untuk membayar utang KCIC. 

Ia menjelaskan jika Komisi VI DPR RI sudah mendorong Danantara untuk memperhitungkan pembayaran utang KCIC.

"Kami di Komisi VI sebagai wakil rakyat kami sudah memberi instruksi dan memberikan saran kepada Danantara untuk salah satu proyek yang harus kita khawatirkan adalah KCIC ini," kata Firnando Hadityo Ganinduto.

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Airlangga/Afifah Alfina)