JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengkaji rencana kenaikan tarif Transjakarta. Pemprov pun tak ingin jika nanti tarif moda transportasi itu naik justru membebani masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, meskipun ada rencana kenaikan, tarif Transjakarta masih tergolong murah dibandingkan wilayah penyangga seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang.

“Kalau dibandingkan dengan daerah lain, tarif Transjakarta masih jauh lebih terjangkau. Dan kita tetap berkomitmen agar layanan publik ini tetap inklusif,” kata Pramono, mengutip laporan tim jurnalis KompasTV, Jihan Jufry dan Yogi S, Senin (27/10/2025). 

Kebijakan tarif baru ini sedang dikaji secara matang. Pemprov DKI belum mengumumkan waktu penerapan resminya, tetapi memastikan seluruh aspek teknis dan sosial akan diperhitungkan agar tidak membebani masyarakat kecil.

Jika tarif Transjakarta naik nantinya, Pramono memastikan diikuti dengan perbaikan armada dan fasilitas penunjang menjadi prioritas, bahkan sebelum tarif baru diberlakukan. Menurutnya, kebijakan ini bukan semata soal penyesuaian harga, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat sistem transportasi publik Jakarta.

“Fasilitasnya sekarang kita perbaiki. Tahun ini bus listrik yang beroperasi akan ditambah dari 200 menjadi 500 unit,” ujar Pramono.

Langkah ini diharapkan menjadi dorongan kuat agar warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sekaligus menekan polusi udara yang selama ini menjadi persoalan utama Jakarta.

Selama hampir dua dekade, tarif Transjakarta bertahan di angka Rp3.500 per perjalanan, bahkan sejak layanan ini resmi beroperasi pada 2005. Pemerintah menilai, beban subsidi yang mencapai lebih dari Rp9.000 per tiket kini sudah tak seimbang dengan kebutuhan peningkatan layanan dan operasional.

“Kalau terus disubsidi sebesar itu, APBD kita akan terbebani. Padahal kita butuh dana untuk memperluas jaringan, menambah halte, dan memperbarui armada,” jelas Pramono, dikutip dari Antara.

Meski akan ada penyesuaian tarif, Pemprov DKI memastikan tidak semua penumpang akan terdampak. Sebanyak 15 golongan masyarakat, seperti pelajar, lansia, penyandang disabilitas, ASN, TNI, dan Polri, tetap akan menikmati layanan gratis.

Dengan peningkatan armada bus listrik, Jakarta perlahan beralih menuju sistem transportasi rendah emisi. Langkah ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan setelah tidak lagi berstatus ibu kota negara.

Pemerintah berharap, masyarakat memahami bahwa kenaikan tarif bukan semata penyesuaian ekonomi, melainkan investasi bersama untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik, modern, dan ramah lingkungan.

Penulis : Gading-Persada