JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dari 500 akademisi, guru besar serta aktivis demokrasi, aktivis antikorupsi, hingga aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan penolakan rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.

"Pada dasarnya, kami menyatakan bahwa gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto harus dibatalkan," ujar Usman di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

"Saudara Presiden (Prabowo) harus menolak itu, menolak usulan gelar pahlawan yang diajukan oleh Dewan Gelar di dalam pemerintahan," tegasnya.

Usman lantas menyampaikan empat alasan mengapa koalisi masyarakat sipil menolak gelar untuk Soeharto.

Pertama, karena pemerintahan Soeharto selama 32 tahun dipenuhi berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kedua, pemerintahan Soeharto dipenuhi oleh berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Yang ketiga, juga diikuti dengan pemberangusan kebebasan berpendapat, kebebasan pers sampai dengan kebebasan akademik," ungkap Usman.

"Dan yang terakhir adalah adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi selama pemerintahan Soeharto," tegasnya.

Deklarasi ini dihadiri sejumlah tokoh, antara lain sejarawan Asvi Warman Adam, rohaniwan Franz Magnis Suseno, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman.

Kirim Surat ke Prabowo

Sebelum menyampaikan deklarasi penolakan, lebih dari 500 orang telah menandatangani surat resmi yang dikirimkan untuk Prabowo Subianto.

Surat yang berisi permintaan untuk menolak penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto itu pun sudah disampaikan kepada Sekretariat Negara.

Jika Presiden tidak mengindahkan surat yang disampaikan, koalisi masyarakat sipil berencana menempuh langkah hukum.

"Kami juga menerima banyak usulan untuk menyiapkan sebuah langkah hukum untuk mengajukan atau mempersoalkan seandainya Presiden tetap mengeluarkan keputusan untuk menganugerahi Soeharto dengan gelar pahlawan nasional," kata Usman.

"Langkah lainnya tadi juga ditekankan, kelompok-kelompok pemuda akan menggelar protes-protes," lanjutnya.

Usman pun mengkritisi susunan pengurus Dewan Gelar yang dipimpin oleh Menteri Kebudayaan sekaligus politisi Gerindra Fadli Zon.

Ia mengingatkan, sejak masa Orde Baru Fadli Zon sudah dikenal sebagai loyalis Soeharto.

Sehingga usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto dinilai sarat konflik kepentingan.

"Ketua Dewan Gelar adalah Fadli Zon, orang yang sejak mahasiswa merupakan loyalis Soeharto dan orang yang sejak awal memang ingin menjadikan Soeharto sebagai pahlawan," ungkap Usman.

"Ditambah dengan sejarawan-sejarawan yang bermasalah seperti Susanto Zuhdi dan juga Agus Mulyana. Yang keduanya mengambil peran, baik itu di dalam tim penulisan ulang sejarah di Kementerian Kebudayaan," tambahnya.

Soeharto Masuk Daftar Usulan

Sebagai informasi, pemerintah saat ini sedang menggodok nama-nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional.

Beberapa nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Aburrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh, Marsinah.

Nama-nama itu diusulkan dari beragam unsur hingga di tingkat kabupaten/kota.

Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo sejauh ini masih mempelajari daftar 40 nama yang diusulkan menerima gelar pahlawan nasional.

Nantinya, Prabowo akan mengumumkan nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada waktunya.

"Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).