BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran dalam penggunaan anggaran tahun 2026 usai pengurangan transfer dana ke daerah (TKD) sebesar Rp 2,4 triliun dari pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemprov dan DPRD Jawa Barat, Jumat (31/10/2025).

Dalam rapat paripurna tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp 28,4 triliun.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk "puasa internal" di lingkungan Pemprov Jabar demi mengoptimalkan pelayanan publik.

"Iya, 2026 itu puasa untuk internal. Tapi untuk eksternal layanan publiknya pesta," ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.

Menurut Dedi, kebijakan efisiensi akan difokuskan pada pengurangan belanja yang tidak penting atau non-prioritas.

Adapun beberapa pos yang akan dipangkas antara lain perjalanan dinas, konsumsi rapat, pembayaran listrik, air, hingga biaya pemeliharaan dan alat tulis kantor.

Sistem WFH demi Tekan Biaya Operasional Kantor

Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga berencana menerapkan sistem kerja work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menekan biaya operasional kantor.

"Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan," kata Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta itu memastikan bahwa efisiensi internal ini tidak akan memangkas anggaran untuk kepentingan publik.

Sebaliknya, alokasi bagi layanan dan pembangunan masyarakat meningkat.

"Kita ingin anggaran benar-benar dirasakan masyarakat. Jadi yang kita hemat itu dari dalam, bukan dari program publik," tuturnya.

Dedi menyebut bahwa porsi terbesar anggaran masih dialokasikan untuk belanja pegawai dan biaya tetap (fix cost) sebesar Rp 8,36 triliun atau 29,36 persen dari total APBD.

Selain itu, alokasi untuk belanja infrastruktur di sektor pendidikan meningkat menjadi Rp 6,3 triliun atau 22,14 persen dari postur APBD yang telah disepakati.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa anggaran Rp 28,7 triliun yang sudah disepakati tetap mengakomodasi penyesuaian pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) sebagaimana arahan Kementerian Keuangan.

"Sesuai kebijakan Pak Gubernur, 2026 walaupun tanpa dana transfer yang maksimal, prioritas program tetap ada pada infrastruktur," pungkasnya.