PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan sindiran mengenai sistem perpajakan nasional yang dinilai tidak adil bagi Provinsi Jabar. Ia menyebut Jawa Barat menanggung semua risiko industri, namun hasil pajaknya justru lari ke Jakarta.

Hal ini disampaikan Dedi dalam pidatonya di The 7th West Java Investment Summit (WJIS) 2025 di Hotel Pullman, Bandung, Jumat, 14 November 2025.

Di hadapan para investor, Dedi Mulyadi blak-blakan mempertanyakan struktur fiskal yang ada. Ia berulang kali menyoroti praktik perusahaan yang beroperasi dan mengeruk sumber daya di Jawa Barat, namun mendaftarkan kantor pusat mereka di Jakarta.

Akibatnya, pembayaran pajak terbesar—seperti PPh Badan—masuk ke kas pemerintah daerah tempat kantor pusat terdaftar, bukan ke daerah tempat operasional pabrik dan industrinya berdiri.

"Kenapa saya berulang-ulang ngomong tentang kantor pusat perusahaan? Karena saya lagi ngitung pembayaran pajak. Kenapa? Tidak ada keadilan fiskal!" ujarnya.

Mantan bupati Purwakarta itu menyatakan ironi bahwa Jawa Barat, sebagai provinsi dengan populasi terbesar dan kantong industri, harus menanggung semua dampak negatifnya.

"Daerah yang industrinya penuh, risiko lingkungannya tinggi, penduduknya 54 juta, kemudian konflik sosialnya tinggi, biaya infrastruktur kita tinggi dalam setiap tahun," kata dia.

Namun, beban berat itu, kata Dedi, tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang kembali ke daerah. Ia menyebutkan angka yang mengejutkan dari kontribusi Jawa Barat terhadap pajak nasional.

"Per tahunnya, itu akumulasi pajak. Pajak nasionalnya hanya 140 triliun," ungkapnya.

Angka tersebut dinilai Dedi sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi ekonomi dan beban sosial-lingkungan yang ditanggung Jawa Barat.

Meski mengapresiasi investasi sebagai motor penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja, Dedi Mulyadi secara terbuka menyentil pemerintah pusat agar ada keadilan dalam distribusi hasil pajak.

"Keberhasilan pembangunan di Jawa Barat itu penyumbang terbesarnya adalah investasi yang melahirkan rekrutmen tenaga kerja dan pembayaran pajak yang tinggi," katanya.

"Ini kan ekonomi muter. Tapi (harus ada) keadilan investasi di perpajakan," ucap Dedi. ***