PIKIRAN RAKYAT - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Wahyuding Iwang, menanggapi pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait komitmen untuk tidak menerima investasi skala besar maupun kecil yang mengesampingkan aspek lingkungan.

Iwang menyatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi spesifik mengenai program investasi skala besar menjelang satu tahun masa jabatan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat.

Meskipun demikian, Walhi Jabar menilai, Dedi Mulyadi berpotensi menghadirkan investasi besar melalui sejumlah proyek, seperti aktivasi Jalan Tol Cigatas dan rencana tol cepat Lembang.

"Harapan saya, Dedi Mulyadi tidak menjadi plagiat, karena larangan untuk investasi yang merusak lingkungan itu sudah kami suarakan lebih dari 10 tahun," ujar Iwang kepada Pikiran Rakyat, Minggu, 16 November 2025.

Walhi menunggu pembuktian komitmen Dedi Mulyadi dalam sisa masa jabatannya. Iwang menekankan, Walhi akan mengamati apakah Dedi Mulyadi akan benar-benar menolak investasi yang mengesampingkan nilai lingkungan, atau malah memberikan legitimasi untuk investasi yang merusak lingkungan.

"Mari kita lihat bersama, menjelang masa jabatannya genap satu tahun ini, apakah betul dia (Dedi Mulyadi) tidak akan menerima investasi, baik kecil maupun besar, yang merusak lingkungan," kata Iwang.

Iwang menekankan, sikap menolak investasi yang merusak lingkungan harus dimiliki juga oleh dinas-dinas terkait, seperti DPMPTSP dan DLH. 

"Ini harus menjadi sikap para sekutunya juga. Terkadang, para sekutunya ini tidak patuh pada pimpinan. Siapa itu? DPMPTSP, DLH, yang seharusnya mentaati apa yang diinstruksikan Gubernur," katanya.

Dedi: Investasi Perusak Lingkungan Dilarang Masuk Jabar

Sebelumnya, komitmen Dedi Mulyadi menolak investasi yang merusak lingkungan masuk Jawa Barat diungkapkan selepas menghadiri acara West Java Investment Summit di Hotel Pullman, Jumat, 14 November 2025.

"Buat apa investasi, tapi Citarum tercemar? Jadi kami akan selektif untuk memilah investasi yang masuk ke Jawa Barat," kata Dedi.

Dedi juga mengaku sudah meminta Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat agar investasi yang merusak lingkungan tidak diberi izin masuk ke Jawa Barat.***