JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) mengerahkan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) untuk membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

“Langkah cepat ini dilakukan sebagai bentuk respons atas meningkatnya kebutuhan evakuasi, distribusi bantuan, serta penanganan medis di daerah terdampak,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (28/11/2025).

Setidaknya ada enam kapal yang akan dikerahkan untuk membantu penanganan banjir di tiga provinsi tersebut. Enam kapal tersebut yakni:

KRI Soeharso-990 dan KRI Semarang-594 digunakan untuk pengiriman logistik, evakuasi korban, dan pergeseran pasukan.

Kemudian, KRI Teluk Banten-516, KRI Teluk Gilimanuk-531, dan KRI Teluk Celukan Bawang-532 disiagakan untuk membawa bantuan berupa bahan kontak, tenda lapangan, peralatan kesehatan, dan perahu karet.

Terakhir, KRI Brawijaya-320 bertugas untuk memperkuat upaya penanggunalan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Empat helikopter onboard dari Puspenerbal TNI AL juga dikerahkan untuk membantu evakuasi, pembersihan area terdampak, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Selain alutsista, TNI AL juga mengerahkan prajurit Kopaska untuk membantu penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Turut disiagakan Batalyon Kesehatan Marinir yang bertugas memberikan layanan medis, mendirikan pos kesehatan lapangan, hingga menangani korban luka.

"Seluruh unsur tersebut akan diberangkatkan secepat mungkin pekan ini untuk membantu korban terdampak bencana alam Sumut dan Sumbar," ujar Tunggul.

Semua Sumber Daya Dikerahkan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah menetapkan status darurat bencana.

Status darurat bencana ditetapkan setelah terjadinya banjir besar yang berdampak terhadap ketiga provinsi tersebut.

Setelah ditetapkan status tersebut ditetapkan, Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk membantu Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"Dengan status Darurat Bencana Daerah, maka pemerintah mengerahkan menurut undang-undang kedaruratan kebencanaan untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin," ujar Pratikno dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (27/11/2025).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Pratikno, juga sudah menginstruksikan agar pemerintah daerah yang terdampak banjir untuk menggeser anggaran dari pos lain untuk penanganan bencana.

Menurutnya, upaya-upaya tersebut dilakukan agar penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar segera teratasi.

"Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya, semaksimal mungkin. Dan justru kita harapkan pasca recovery-nya nanti kita bisa memperbaiki lebih baik lagi," ujar Pratikno.