LEMBANG, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan tidak memiliki keinginan maupun kesiapan untuk menggantikan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU.

Hal itu disampaikan di tengah ramainya spekulasi publik mengenai dinamika internal organisasi pasca-isu pemberhentian Gus Yahya dari kepemimpinan PBNU.

“Enggak, saya nggak ada potongan untuk jadi ketua (umum) PBNU. Banyak yang lebih layak,” ujar Gus Ipul di Lembang, Jawa Barat, Jumat (28/11/2025).

Gus Ipul juga menepis tegas wacana bahwa dirinya ditunjuk sebagai PJ Ketua Umum PBNU.

Menurutnya, segala urusan terkait kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di ranah jajaran Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi.

Gus Ipul meminta publik untuk langsung merujuk pada pihak Syuriyah jika ingin mendapatkan klarifikasi atas berbagai isu yang beredar.

Ia menegaskan, tidak berwenang memberikan pernyataan mengenai dinamika tersebut.

“Langsung tanyanya sama jajaran Syuriyah ya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan pernyataan soal itu. Kami menunggu proses-proses selanjutnya,” katanya.

Gus Ipul juga memastikan bahwa informasi yang menyebut dirinya menjadi PJ Ketum PBNU tidak benar, dan menegaskan struktur PBNU memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan persoalan.

“Oh enggak, enggak, enggak bener itu. Ini sebenarnya kan antara jajaran Syuriyah dengan ketua umum,” kata Gus Ipul.

“Kita ikuti saja dinamikanya. Ada mekanisme untuk menyelesaikan itu,” lanjut dia.

Ia juga mengimbau seluruh pengurus wilayah dan cabang agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.

Menurut Gus Ipul, saat ini inti persoalan berada di wilayah Rais Aam beserta jajaran Syuriyah PBNU. Ia meminta agar isu ini tidak dibelokkan menjadi polemik lain yang dapat memicu kegaduhan umat.

“Saya ingin semuanya mengikuti dengan baik dan diselesaikan dengan cara-cara yang selama ini menjadi tradisi NU,” katanya.

Salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan yang tersedia, menurutnya adalah majelis tahkim, yang menjadi forum penyelesaian perbedaan pendapat di internal organisasi.

Gus Ipul juga menjelaskan prosedur administratif dalam penerbitan surat-surat organisasi, termasuk perannya sebagai Sekjen.

Menurutnya, setiap dokumen yang membutuhkan tanda tangan harus melalui alur input data dan pemeriksaan kelengkapan syarat.

“Ada prosedurnya, ada ketentuannya. Sistem ini tergantung inputnya. Kalau input belum dimasukkan, saya belum bisa tanda tangan. Kalau sudah, saya periksa apakah syaratnya terpenuhi, baru saya tandatangani,” jelasnya.

Gus Yahya ke Lirboyo

Di tengah kisruh yang terjadi di internal, kunjungan Gus Yahya ke Pondok Pesantren Lirboyo juga menjadi tanda tanya.

Gus Ipul menyebut hal itu sebagai tradisi wajar dalam kultur Nahdlatul Ulama.

Menurutnya, para pengurus PBNU rutin sowan ke para kiai untuk meminta nasihat, baik dalam kondisi ada persoalan maupun tidak.

“Kita memang meminta nasihat ulama, para pengasuh pesantren. Ini hal biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Kalau tidak ada masalah pun kita sowan,” ujarnya.

Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Gus Ipul berharap seluruh warga NU tetap menjaga ketenangan dan tidak terbawa arus informasi yang belum jelas kebenarannya.

Ia menekankan bahwa PBNU memiliki tradisi dan mekanisme yang kuat untuk menyelesaikan persoalan secara internal, sesuai kaidah organisasi dan adab jamiyah.

“Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang biasa, bukan yang istimewa. Kami pun kalau tidak ada masalah juga sering sowan. Bukan karena sowan ada masalah aja,” tegas dia.