LEMBANG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan terdapat prosedur dalam penerbitan surat dalam organisasi PBNU.

Hal ini merespon adanya dugaan sabotase pada penerbitan surat edaran terkait pencopotan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.

“Ada prosedurnya, ada ketentuannya. Sistem ini tergantung inputnya. Kalau input belum dimasukkan, saya belum bisa tanda tangan,” kata Gus Ipul di Lembang, Jawa Barat, Jumat (28/11/2025).

Gus Ipul juga menjelaskan prosedur administratif dalam penerbitan surat-surat organisasi, termasuk perannya sebagai Sekjen.

Menurutnya, setiap dokumen yang membutuhkan tanda tangan harus melalui alur input data dan pemeriksaan kelengkapan syarat.

“Kalau sudah, saya periksa apakah syaratnya terpenuhi, baru saya tanda tangan,” lanjut dia.

Dia juga mengungkapkan, ada juga mekanisme penyelesaian perselisihan yang tersedia melalui majelis tahkim. Dia bilang majelis tahkim akan menjadi forum penyelesaian perbedaan pendapat di internal organisasi.

“Majelis tahkim sudah ada itu mekanisme untuk menyelesaikan kalau ada perbedaan pendapat,” jelas dia.

Menurutnya, segala urusan terkait kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di ranah jajaran Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi.

Gus Ipul meminta publik untuk langsung merujuk pada pihak Syuriyah jika ingin mendapatkan klarifikasi atas berbagai isu yang beredar.

Ia menyampaikan tidak berwenang memberikan pernyataan mengenai dinamika tersebut.

“Langsung tanyanya sama jajaran Syuriyah ya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan pernyataan soal itu. Kami menunggu proses-proses selanjutnya,” katanya.

Selain itu, PBNU juga meminta pendapat para kiai-kiai atau para guru yang ada di pondok pesantren. Hal ini pun dilakukan oleh Gus Yahya beberapa waktu lalu di tengah kisruh yang terjadi di internal.