Kementerian Dalam Negeri mendesak Satpol PP Aceh bergerak cepat menyalurkan Distribusi Bantuan Aceh pasca-bencana banjir dan longsor, memastikan semua korban terdampak segera menerima pertolongan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil), Safrizal ZA, secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Aceh untuk bergerak cepat. Instruksi ini bertujuan mempercepat proses Distribusi Bantuan Aceh bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Langkah ini diambil menyusul kondisi darurat di 17 kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Safrizal ZA, yang juga pembina teknis Satpol PP, menekankan pentingnya respons kemanusiaan. Ia meminta tim di lapangan untuk segera menyalurkan bantuan yang telah tiba, baik melalui jalur darat maupun udara, kepada para korban. Upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk meringankan beban ribuan kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana.

Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pemerintah telah bereaksi cepat sejak awal bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan terus dikirimkan secara bertahap, meskipun kondisi lapangan sangat menantang karena banyak akses terputus. Koordinasi dengan satgas di lapangan menjadi kunci agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan.

Urgensi dan Mekanisme Distribusi Bantuan

Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, menyerukan agar Satpol PP Aceh tidak menunda penyaluran bantuan. "Singsingkan Lengan. Ini kemanusiaan, tanggung jawab kita bersama untuk melakukan segala upaya meringankan beban masyarakat," ujarnya seperti dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta. Ia juga menekankan perlunya koordinasi erat dengan satgas yang telah dibentuk di setiap wilayah terdampak.

Mekanisme Distribusi Bantuan Aceh disesuaikan dengan kondisi geografis dan aksesibilitas. Untuk Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya yang dapat dijangkau melalui jalan darat, bantuan akan disalurkan menggunakan truk logistik. Sementara itu, bagi kabupaten/kota lain yang aksesnya terputus, pengiriman bantuan akan dilakukan melalui jalur udara guna memastikan kecepatan dan efektivitas penyaluran.

Berbagai jenis bantuan telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak di pos-pos pengungsian. Bantuan tersebut meliputi perlengkapan jaringan komunikasi, tenda peleton untuk tempat tinggal sementara, genset untuk pasokan listrik, perahu karet untuk mobilitas, serta bahan makanan pokok. Ketersediaan logistik ini diharapkan dapat segera meringankan kondisi para pengungsi.

Dampak Bencana dan Respons Pemerintah Pusat

Provinsi Aceh menjadi salah satu dari tiga provinsi di Sumatera yang paling parah terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) per 28 November 2025 menunjukkan bahwa 17 kabupaten/kota di Aceh mengalami dampak signifikan. Akibatnya, lebih dari 10.000 kepala keluarga terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi respons cepat pemerintah pusat dalam menangani krisis ini. Sejak awal bencana banjir bandang dan longsor terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah telah mengirimkan bantuan. Meskipun demikian, Presiden mengakui bahwa kondisi lapangan sangat berat, dengan banyak akses terputus yang menyulitkan pendaratan helikopter dan pesawat.

Untuk mempercepat Distribusi Bantuan Aceh, pemerintah telah memberangkatkan tiga pesawat Hercules C-130 dan satu pesawat A-400 dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pengiriman ini dilakukan pada Jumat (28/11) pagi, dan merupakan bagian dari serangkaian upaya bantuan berkelanjutan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa bantuan akan terus dikirimkan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, memastikan tidak ada korban yang terlewatkan.

Sumber: AntaraNews