NU Online  ·  Kamis, 13 November 2025 | 20:15 WIB

Jakarta, NU Online

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memfokuskan layanan kepada masyarakat kurang mampu.

Sebab ia menilai, masih banyak kelompok mampu atau orang kaya yang turut menikmati fasilitas BPJS, padahal tujuan utama program tersebut adalah menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Menurut Budi, kebijakan BPJS perlu dikembalikan pada semangat awalnya, yaitu melindungi kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk berobat secara mandiri.

Baca Juga

Para Kiai NU Angkat Bicara Soal BPJS Kesehatan

“Dinamika dari kenaikan iuran ini maupun secara politis ini sensitif, ini harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat kita,” ujar Budi saat rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2025).

Ia menjelaskan, meskipun iuran BPJS Kesehatan tergolong murah dan sangat membantu masyarakat, keberlanjutan sistem tersebut tetap perlu dijaga agar tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Budi menyoroti pentingnya efisiensi dalam mekanisme iuran dan penggunaan fasilitas BPJS agar tidak disalahgunakan oleh kalangan yang sebenarnya mampu membayar layanan kesehatan swasta.

“Nah sekarang bagaimana caranya supaya sustainability itu bisa dijaga. Kita juga ingin ada sistem mekanisme iuran dibikin seefisien mungkin. Nah, di yang baru nanti rencana kita akan lakukan kelas rawat inap standar,” katanya.

Baca Juga

Kisah Orang Miskin Antri BPJS Kesehatan

Ia menegaskan, penerapan kebijakan kelas rawat inap standar nantinya bertujuan mendorong pemerataan layanan kesehatan dan memastikan program BPJS benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

“Ini maksudnya apa? Supaya udah BPJS tuh fokusnya ke yang bawah aja (warga miskin), walaupun ini di debat terus sama BPJS. Tapi saya bilang, BPJS enggak usah cover yang kaya-kaya deh. Kenapa? Karena yang kaya kelas satu itu, biar dia sama swasta,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan kini bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengintegrasikan peran antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta. Menurut Budi, selama ini belum ada koordinasi yang efektif antara kedua lembaga tersebut dalam pembagian tanggung jawab layanan kesehatan.

“Itu sebabnya tadi pagi, kita tanda tangan sama OJK untuk combine benefit, udah di-improve juga oleh Komisi XI-OJK mengenai kombinasi swasta dan BPJS. Karena selama ini kan enggak bisa nyambung tuh coordination benefit-nya,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan pembagian peran yang lebih jelas, asuransi swasta dapat melayani masyarakat menengah ke atas, sementara BPJS Kesehatan difokuskan bagi kelompok menengah ke bawah. Dengan begitu, keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional dapat terus terjaga.

“Biarin yang besar swasta aja ngambil. Supaya BPJS bisa sustain, diambil yang level bawah, semuanya di-cover sama. 280 juta rakyat Indonesia, dia kaya miskin, harusnya di-cover kalau ada apa-apa, seperti itu,” sebut Budi.

Budi berharap, program BPJS Kesehatan ke depan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang paling membutuhkan.