Ringkasan Berita:

• Kementerian dan lembaga rame-rame kembalikan dana triliunan rupiah ke Menkeu Purbaya karena tak bisa membelanjakan sepenuhnya.
• Sejumlah kementerian/ lembaga daya serapnya rendah, termasuk Badan Gizi Nasional yakni 16,9 persen
•  Kepada Menkeu Purbaya, menteri curhat 'menyerah' untuk membelanjakan anggaran 100 persen

TRIBUNTRENDS.COM - Sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) akhirnya angkat tangan, memilih mengembalikan sebagian anggaran mereka kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sebuah fakta yang bergaung seperti kabar mengejutkan di penghujung tahun anggaran: Rp3,5 triliun dana negara kembali pulang tanpa sempat digunakan, lantaran para pemangku anggaran menilai mereka tak sanggup menyerapnya hingga akhir 2025.

“Rata-rata realisasi belanja K/L masih sesuai rencana,” ujar Purbaya, suaranya datar namun sarat makna dalam taklimat media, Jumat (14/11/2025) mengutip Antara.

“Tapi ada juga beberapa yang menyerah… dan mengembalikan uang ke kami. Ada Rp3,5 triliun yang dikembalikan sampai sekarang karena mereka nggak mampu membelanjakan.”

Meski angkanya menggetarkan, Purbaya memilih menutup rapat identitas K/L yang gugur di tengah jalan. Tak satu pun nama ia sebutkan, meninggalkan ruang bagi spekulasi dan tanda tanya besar: siapa saja yang tak mampu menuntaskan amanah anggarannya?

1. Ruang Pengalihan Anggaran Dibuka

Purbaya menegaskan bahwa anggaran yang tak terserap bisa dialihkan untuk membiayai program prioritas atau membantu pembayaran utang negara.

Kebijakan ini menjadi langkah fleksibilitas fiskal agar dana publik tetap termanfaatkan secara optimal, meskipun K/L tertentu kesulitan mengeksekusi belanja.

2. Serapan Belanja K/L Masih Bervariasi

Kementerian Pertanian

Sementara itu, 12 K/L lain yang juga memiliki pagu besar sudah mencatatkan serapan belanja di atas 50 persen.

Secara total, realisasi belanja dari 15 K/L dengan anggaran terbesar mencapai Rp692 triliun, atau 63,1 persen dari pagu Rp1.097,3 triliun.

3. Kemenkeu Dorong Optimalisasi dan Percepatan Belanja

Untuk mencegah serapan rendah berulang, Kemenkeu mendorong K/L melakukan beberapa langkah strategis, seperti:

Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga kualitas belanja negara, sekaligus memastikan seluruh pagu anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.