Purbaya Tolak Analisis Media Inggris Soal IKN, 'Jangan Dengar Prediksi Orang Luar, Kerap Salah' | Republika Online
Purbaya Tolak Analisis Media Inggris Soal IKN, 'Jangan Dengar Prediksi Orang Luar, Kerap Salah' | Republika Online
Kalau perekonomian bagus, maka dana pemerintah akan banyak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Media Inggris, the Guardian, menulis artikel tentang ibu kota nusantara (IKN yang terancam jadi kota hantu. Analisis itu bukan tanpa alasan, mengingat jumlah pendanaan yang berkurang dan target-target tidak tercapai.
Namun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan itu. Menurut Purbaya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dan diprediksikan tidak akan menjadi kota hantu.
Sponsored
"Saya tidak tahu tergantung nanti rencananya pemerintah ke depan. Kalau kata saya (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti. Jadi Anda tidak perlu takut, jangan dengar prediksi orang (media) luar negeri, (mereka) itu sering salah," ujar Purbaya setelah Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.
Dia juga menambahkan, pemerintah telah menyetujui perusahaan-perusahaan swasta yang membangun perumahan di IKN dan pembangunan tersebut sudah berjalan.
Scroll untuk membaca
"Yang jelas, yang kita setujui adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya sudah mulai jalan pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarkan lagi," katanya.
Purbaya mengatakan bahwa pembangunan di IKN terus berjalan dan tidak berhenti.
"Tapi yang jelas kita sudah setujui yang swasta yang bangun rumah di sana, ada berapa perusahaan begitu sepertinya tidak berhenti, masih jalan terus. Kita ikuti Presiden RI seperti apa," katanya.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memproyeksikan jumlah pekerja mencapai 20 ribu orang untuk mempercepat pembangunan IKN
Menurut dia, pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan Indonesia, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).
Pasca-Perpres 79/2025, Otorita IKN memulai tahap persiapan pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Langkah ini menjadi bagian penting dalam pelengkap trias politica pada pembangunan IKN tahap kedua, yang mencakup pembangunan fisik, persiapan regulasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Pembangunan fisik tahap kedua difokuskan pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025.
Kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektar dengan anggaran Rp8,5 triliun (2025–2027), mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.
Sementara kompleks yudikatif seluas 15 hektar dengan anggaran Rp3,1 triliun akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan memakan waktu 25 bulan, mulai November 2025.
Media Inggris, the Guardian, menulis sebuah artikel terkait Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara. The Guardian membuat judul yang cukup menohok tentang Nusantara yang dalam keadaan bahaya dan terancam menjadi sebuah kota hantu. "Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’," tulis media itu.
The Guardian membuka tulisan dengan kalimat, "Ibu kota baru utopis Indonesia, Nusantara, seolah muncul 'tiba-tiba' entah dari mana." Mereka menggambarkan, IKN Jauh di dalam hutan dengan sebuah jalan raya multi-jalur yang terbuka di antara pepohonan dan mengarah ke sebuah istana yang dimahkotai garuda dengan sayap bersinar di bawah sinar matahari khatulistiwa.
"Namun di sepanjang deretan gedung-gedung futuristik baru, jalan-jalan raya Nusantara sebagian besar kosong kecuali beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran," tulis the Guardian.
Di bawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto, tulis artikel itu, pendanaan negara untuk proyek ibu kota baru telah anjlok lebih dari separuhnya. Dari £2 miliar pada tahun 2024 menjadi £700 juta pada tahun 2025.
"Tahun depan, £300 juta telah dialokasikan, sepertiga dari yang diminta. Investasi swasta juga telah turun lebih dari £1 miliar dari target."
Advertisements
general_URL_gpt_producer-20250820-17:35
Youve reached the end
sumber : Antara