MOROWALI, KOMPAS.TV- Kementerian Pertahanan memastikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada pada posisi siap berkontribusi dalam misi perdamaian di Jalur Gaza. Namun, seluruh langkah operasional baru dapat dijalankan setelah Presiden menetapkan keputusan resmi menyusul resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Kolonel (Arm) Rico Sirait, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak kuat dalam peacekeeping operations dan siap mendukung pembentukan International Security Force (ISF) yang baru saja disahkan DK PBB.

“Pemerintah Indonesia pada prinsipnya siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian. Namun setiap langkah tetap menunggu arahan Presiden,” ujar Rico saat dihubungi di Morowali, Rabu (19/11/2025) mengutip Antara.

Rico menjelaskan bahwa TNI saat ini mematangkan sejumlah aspek teknis, mulai dari kesiapan pasukan hingga logistik yang berpotensi diterjunkan ke Gaza. Namun, keputusan final terkait jenis kontribusi, jumlah pasukan, skema keberangkatan, hingga jadwal penugasan, belum ditetapkan.

“Seluruh mekanisme dan perencanaan masih dalam pembahasan internal Kemhan dan TNI. Kami menunggu keputusan Presiden mengenai waktu dan bentuk keterlibatan Indonesia,” katanya.

Dengan kata lain, Indonesia telah menempatkan diri pada posisi siap, namun tetap mengikuti tata prosedur diplomatik dan komando negara.

Pada Senin (17/11), Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang diprakarsai Amerika Serikat terkait pembentukan International Security Force (ISF), sebuah pasukan keamanan internasional yang akan bertugas di Gaza dengan mandat awal selama dua tahun.

ISF akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta memiliki mandat strategis, antara lain mengamankan akses perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan, melatih kembali kepolisian Palestina, dan mengawasi proses pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.

Resolusi ini didukung 13 negara anggota DK PBB, sementara Rusia dan China memilih abstain. Dengan pengesahan ini, negara-negara yang memiliki kapasitas peacekeeping termasuk Indonesia kini bersiap menentukan bentuk kontribusinya.

Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar dalam keikutsertaan pasukan penjaga perdamaian PBB. Karena itu, keterlibatan di Gaza menjadi lanjutan dari komitmen diplomasi Indonesia dalam isu kemanusiaan dan stabilisasi kawasan. Meski begitu, Rico menegaskan bahwa setiap langkah akan tetap mengutamakan aspek keamanan personel dan kepentingan nasional.

Adapun matra yang siap mengirimkan pasukan ke Gaza adalah TNI AL dengan kekuatan pasukan marinir.  Persiapan ini dilakukan menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pengiriman hingga 2.000 personel untuk membantu warga sipil yang terdampak konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma menjelaskan bahwa proses seleksi internal telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. TNI AL tengah mematangkan daftar personel yang dinilai memenuhi syarat untuk bergabung dalam misi tersebut.

“Seluruh jajaran TNI telah diarahkan untuk menyiapkan diri dalam mendukung kebijakan pemerintah. Di Korps Marinir, batalyon zeni, kesehatan, hingga logistik sudah kami siapkan sesuai arahan pimpinan,” ujar Erwin usai acara peringatan HUT ke-80 Marinir di Bumi Marinir, Cilandak, Jakarta, Senin (17/11/2025), seperti dilaporkan jurnalis KompasTV.