Whoosh Bakal Diselamatkan APBN, Bos Danantara Ungkap Skema nya - SINDOnews
2 min read
Whoosh Bakal Diselamatkan APBN, Bos Danantara Ungkap Skemanya
Kamis, 06 November 2025 - 09:00 WIB
 |
Pemerintah membuka peluang penyelamatan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh melalui skema subsidi Public Service Obligation (PSO). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah membuka peluang penyelamatan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh melalui skema subsidi Public Service Obligation (PSO) yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan baru agar operasional Whoosh dapat berjalan berkelanjutan tanpa membebani keuangan proyek.
“Untuk ke depannya, Whoosh akan memiliki porsi public service obligation yang ditanggung pemerintah, sementara sebagian lainnya, terutama sarana dan operasional, bisa ditanggung bersama antara BUMN dan pihak swasta,” ujar Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).
Baca Juga: AHY Buka Kemungkinan Pakai Duit APBN Buat Bayar Utang Whoosh
Rosan menegaskan, sebagai moda transportasi massal strategis, keberadaan Whoosh merupakan tanggung jawab negara. Karena itu, negara wajib hadir dalam menjamin keberlanjutan layanan, terutama di aspek prasarana publik.
“Pemerintah pasti hadir. Undang-undang juga mengatur bahwa prasarana transportasi massal merupakan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan operasionalnya bisa dijalankan oleh BUMN atau badan usaha lainnya,” katanya.
Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan baru agar operasional Whoosh dapat berjalan berkelanjutan tanpa membebani keuangan proyek.
“Untuk ke depannya, Whoosh akan memiliki porsi public service obligation yang ditanggung pemerintah, sementara sebagian lainnya, terutama sarana dan operasional, bisa ditanggung bersama antara BUMN dan pihak swasta,” ujar Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).
Baca Juga: AHY Buka Kemungkinan Pakai Duit APBN Buat Bayar Utang Whoosh
Rosan menegaskan, sebagai moda transportasi massal strategis, keberadaan Whoosh merupakan tanggung jawab negara. Karena itu, negara wajib hadir dalam menjamin keberlanjutan layanan, terutama di aspek prasarana publik.
“Pemerintah pasti hadir. Undang-undang juga mengatur bahwa prasarana transportasi massal merupakan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan operasionalnya bisa dijalankan oleh BUMN atau badan usaha lainnya,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap menanggung penyelesaian seluruh persoalan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Ia menegaskan pemerintah akan memastikan kelangsungan proyek tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Tidak usah khawatir soal Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pemerintah akan bertanggung jawab sepenuhnya,” ujar Prabowo.
Prabowo menyebut, proyek Whoosh harus dilihat dari perspektif pelayanan publik, bukan semata-mata perhitungan untung rugi. Menurutnya, di banyak negara, transportasi umum memang disubsidi negara karena menyangkut kepentingan rakyat.
“Di seluruh dunia, transportasi publik itu mendapat subsidi melalui PSO. Seperti yang disampaikan Menteri Perhubungan, semua kereta api kita disubsidi 60% oleh pemerintah, dan rakyat hanya membayar sekitar 20%. Inilah bentuk nyata kehadiran negara,” tutur Prabowo.
Baca Juga: Soal Utang Whoosh, Prabowo: Saya Akan Tanggung Jawab
Ia menegaskan, dana PSO yang digunakan berasal dari uang rakyat, sehingga penggunaannya harus diawasi ketat agar tidak terjadi kebocoran maupun penyimpangan.
“Uang rakyat tidak boleh dicuri. Semua harus kembali untuk pelayanan rakyat. Pemerintah akan memastikan tidak ada kebocoran, penyelewengan, atau korupsi,” tegas Kepala Negara.
Prabowo juga mengimbau agar isu Whoosh tidak dipolitisasi. Ia memastikan Indonesia memiliki kemampuan finansial dan sumber daya untuk menuntaskan proyek tersebut dengan transparan dan efisien.
“Bangsa kita kuat dan kaya. Yang penting pemerintah tidak boleh lengah dan tidak boleh membiarkan kekayaan negara disalahgunakan. Kita akan selamatkan, kelola, dan kembalikan hasilnya untuk rakyat,” katanya.
(nng)