Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, dari total daerah terdampak, 11 kabupaten/kota di Aceh masih memperpanjang status tanggap darurat. Di Sumatera Utara, terdapat delapan kabupaten/kota dengan status serupa, sementara di Sumatera Barat masih ada tiga kabupaten/kota yang belum mencabut status tersebut.

“Perpanjangan status tanggap darurat ini dimaksudkan agar daerah siap memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Pratikno dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana, Senin (29/12/2025).

Status tanggap darurat dinilai memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan penanganan kebutuhan mendesak warga. Termasuk layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penanganan infrastruktur yang rusak. Pemerintah daerah juga masih membutuhkan fleksibilitas anggaran dan koordinasi lintas instansi sebelum beralih ke tahap pemulihan jangka menengah.

Di sisi lain, pemerintah mencatat sebanyak 25 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera telah memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rinciannya, tujuh kabupaten/kota di Aceh, delapan di Sumatera Utara, dan 10 di Sumatera Barat.

Daerah-daerah tersebut dinilai telah menyelesaikan fase tanggap darurat dan mulai menata ulang fasilitas publik serta permukiman warga yang terdampak.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memerinci capaian penanganan pemerintah pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera selama sebulan terakhir. Saat ini, hanya tersisa 6 jalan yang masih dalam proses penyambungan, dari total 78 jalan nasional yang terputus. Keenam jalan itu, yakni 4 titik di Aceh dan satu titik masing-masing di Sumut dan Sumbar.

“Jembatan lintas kabupaten, banyak sekali jembatan yang menghubungkan kabupaten yang putus, sekarang per satu bulan, 12 jembatan yang sungainya lebar-lebar 50 meter ke atas, bahkan di Biereun itu sampai 180 meter, itu tersambung,” tutur Teddy.

Menurut Teddy, pembangunan jembatan itu menjadi prioritas agar jalur distribusi logistik kembali terbuka. Sementara itu, jalan yang belum tembus akan ditempuh melalui jalur udara.

Di sektor perumahan, pemerintah memastikan pembangunan hunian bagi warga terdampak terus dikebut dalam waktu singkat. “Dalam satu bulan ini, seminggu ke depan, ada 600 rumah hunian yang akan jadi. Minggu depan, insyaallah jadi. Kemudian dari BNPB, ada 450 hunian. Bapak Presiden menginstruksikan ke Kepala Danantara untuk bangun secepat-cepatnya rumah hunian, 15.000 rumah,” ucap dia.

Di bidang kesehatan, layanan sejumlah rumah sakit telah kembali beroperasi secara menyeluruh setelah sempat lumpuh. Pemulihan layanan kesehatan dasar juga berlangsung cepat berkat. Dari 87 rumah sakit yang terdampak, kini seluruhnya bisa melayani pasien.

“Kemudian ada 867 puskesmas yang lumpuh. Sekarang satu bulan tinggal delapan yang belum beroperasi,” jelas Seskab.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan untuk menyambut pergantian tahun di daerah terdampak bencana di Sumatera. “Masih dilihat perkembangan situasi di lapangan,” ujar Prasetyo.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebagian korban bencana memilih skema bantuan dana tunai. Sebanyak 16.264 keluarga korban bencana Sumatera tercatat memilih menerima Dana Tunggu Hunian dibandingkan menempati hunian sementara.

Data penerima bantuan telah diusulkan oleh pemerintah daerah masing-masing dan saat ini sedang diverifikasi bersama Kementerian Dalam Negeri melalui data kependudukan.
“Saat ini sudah 16.264 KK yang terdata by name, by address. Data ini divalidasi dengan Dukcapil,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Dana Tunggu Hunian diberikan sebesar Rp600.000 per keluarga per bulan. Bantuan tersebut disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang ditunjuk di masing-masing daerah. Di Sumatera Barat, penyaluran dilakukan melalui BRI, BNI, dan Mandiri; di Sumatera Utara melalui Mandiri dan BNI; sementara di Aceh melalui Bank Syariah Indonesia.
Skema Dana Tunggu Hunian ini ditujukan bagi warga yang memilih tinggal bersama keluarga, menyewa rumah, atau mencari tempat tinggal mandiri selama masa pemulihan berlangsung. Skema tersebut dinilai memberi fleksibilitas bagi korban, terutama di wilayah yang belum memungkinkan pembangunan hunian sementara dalam waktu singkat.

BNPB juga melaporkan distribusi bantuan logistik masih berlangsung di seluruh wilayah terdampak. Laju distribusi di sejumlah posko utama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat berada di atas 80 persen.

Abdul mengatakan, bantuan logistik yang masuk ke posko tidak disimpan lebih dari 2×24 jam sebelum disalurkan ke masyarakat terdampak. Selain pasokan dari posko nasional, distribusi juga didukung oleh pengadaan pemerintah daerah serta bantuan dari masyarakat dan relawan di masing-masing provinsi terdampak.(rmg/xan)