Sosial Media
powered by Surfing Waves
0
News
    Home Aceh Bencana Featured Istimewa Lintas Peristiwa Mendagri Spesial

    3 Bupati di Aceh Nyatakan Tak Sanggup Tangani Bencana, Mendagri Singgung Soal Kondisi - Tribunsumsel

    5 min read

     

    3 Bupati di Aceh Nyatakan Tak Sanggup Tangani Bencana, Mendagri Singgung Soal Kondisi - Tribunsumsel.com



    surabaya.tribunnews.com/fatimatuz zahro
    BENCANA DI SUMATERA - Mendagri Tito Karnavian. Tito menanggapi soal 3 bupati di Aceh nyatakan tak sanggup tangani bencana banjir. 
    Ringkasan Berita:

    TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Provinsi Aceh membuat 3 kepala daerah seolah "mengangkat bendera putih".

    “Angkat bendera putih” adalah ungkapan atau simbol yang menandakan menyerah, berhenti melawan, atau mengaku tidak sanggup melanjutkan suatu perjuangan.

    Tiga kepala daerah, yang menyatakan tidak mampu menangani banjir.

    Yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.

    Terkait itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara.

    Tito menuturkan, para kepala derah memang tidak akan sanggup menangani bencana di wilayahnya masing-masing karena akses jalan yang tertutup. 

    "Contohnya di Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu melayani, ya memang enggak akan mampu. Enggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup (akses tertutup)," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025). 

    "Ada Kepala Daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Jadi teman-teman wartawan datang ke lokasi dan lihat sendiri," imbuh dia. 

    Ia menyebutkan, Provinsi Aceh memerlukan dukungan pangan yang didistribusikan melalui udara lantaran akses darat terputus. 

    "Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat," ucap Tito. 

    Mendagri menegaskan, pemerintah pusat akan mengambil alih distribusi bantuan tersebut. 

    Menurut rencana, pengiriman logistik via udara berasal dari Jakarta dan Medan. 

    Tito memahami keputusan para bupati yang menyatakan tidak mampu karena distribusi makanan terganggu akibat jalan terputus. 

    Saat ini, proses penanganan pascabanjir juga sulit dilakukan karena akses jalan yang belum memungkinkan adanya penggunaan alat berat. 

    "Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor, tertutup. Terkunci dari utara, dari Lhokseumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus," kata Tito. 

    "Jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya saja, lihat kondisinya. Kondisinya enggak akan mungkin mampu," imbuh dia. 

    Hingga Minggu (30/11/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencatat 442 orang meninggal dunia, 402 orang hilang, dan 646 orang luka-luka akibat banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Dari angka itu, 217 orang yang meninggal dunia berada di wilayah Sumut, 129 orang di Sumbar, dan 96 orang di Aceh. 

    Sementara itu, 209 orang di Sumut masih dinyatakan hilang, di Sumbar ada 118 orang dinyatakan hilang, dan 75 orang dinyatakan hilang di Aceh.

    Artikel ini telah tayang di Kompas.com

    Baca berita lainnya di Google News

    Bergabung dan baca berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com

    Komentar
    Additional JS