Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berunjuk rasa di jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (2/5). Dalam aksinya KSPSI menyatakan dukungannya kepada capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo. (Sumber: (ANTARA FOTO/Zabur Karuru))

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kawasan Istana Negara menjadi titik pusat konsentrasi massa bagi sekitar 20 ribu buruh yang menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini, Senin (29/12/2025).

Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan FSP ASPEK Indonesia ini menuntut revisi total atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 yang dinilai tidak layak.

Aksi yang direncanakan berlangsung hingga Selasa (30/12) secara khusus menyasar kebijakan pengupahan di ibu kota.

Presiden FSP ASPEK Indonesia, Abdul Gofur, menegaskan bahwa para buruh mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menginstruksikan Gubernur DKI Jakarta mengubah standar upah minimum sesuai dengan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Gofur menilai penetapan upah saat ini menunjukkan ketimpangan yang tidak logis bagi buruh di Jakarta. Ia membandingkan nilai UMP Jakarta yang justru lebih rendah daripada Upah Minimum Kota (UMK) di daerah penyangga.

"Adalah sebuah ketimpangan yang tidak masuk akal ketika UMP Jakarta justru lebih rendah dibandingkan UMK di daerah penyangga seperti Kota Bekasi yang berada di kisaran Rp5,99 juta," ujar Gofur dikutip dari Antara, Minggu (28/12).

Menurutnya, sebagai pusat ekonomi nasional dengan biaya hidup tertinggi, sangat memprihatinkan jika buruh di Jakarta dihargai lebih rendah daripada wilayah sekitarnya.

Gofur juga menyoroti kenaikan upah sebesar 6,17 persen yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menyebut persentase tersebut sudah habis tergerus oleh laju inflasi dan kenaikan harga barang pokok, sehingga memaksa buruh berada dalam kondisi bertahan hidup.

"Jangan biarkan tulang punggung itu patah karena upah yang tak manusiawi," tegasnya.

Dalam aksi di Jakarta kali ini, massa membawa tiga tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

1. Merevisi Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait UMP 2026.
2. Menetapkan standar UMP Jakarta di angka minimal Rp6.000.000.
3. Mengembalikan martabat serta kesejahteraan pekerja sebagai penggerak utama ekonomi Jakarta.

Selain di Istana Negara, aksi serupa juga dilakukan serentak oleh massa buruh di Jawa Barat yang dipusatkan di Gedung Sate, Bandung.

Pergerakan massa di ibu kota diprediksi akan berdampak pada kepadatan arus lalu lintas di kawasan Medan Merdeka dan sekitarnya hingga sore nanti.