Prabowo Subianto

Jakarta, VIVA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya sedang melakukan investigasi terkait banjir dan tanah longsor di Sumatera disebabkan oleh aktivitas pertambangan.

Ia mengklaim bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat (Sumbar) bukan diakibatkan oleh tambang. Sedangkan untuk di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), Bahlil beserta jajarannya masih mengecek penyebab bencana di lokasi tersebut.

"Kalau di Sumatera Barat, itu tidak ada. Di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan. Kalau di Sumut, tim evaluasi kita lagi melakukan evaluasi. Jadi nanti setelah tim evaluasi, baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak," ujar Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

Di sisi lain, Bahlil memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang melanggar aturan.

Ruas jalan Tarutung, Tapanuli Utara dan Sibolga tertutup longsor dan banjir

"Tetapi saya pastikan, kalau ada tambang atau IUP yang bekerja tidak sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku, kita akan memberikan sanksi tegas," ucapnya. 

Sementara itu, terkait apakah tambang emas di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumut juga memperparah bencana banjir dan longsor, Bahlil menyebut sudah sempat mengecek lokasinya. 

Bahlil mengklaim, tambang emas tersebut berhenti beroperasi sementara untuk fokus membantu korban bencana. 

"Nah, (Tambang) Martabe itu di Tapsel. Saya kemarin juga mengecek lokasi itu, di Martabe ini tambang emas. Kalinya, sungainya itu kan ada tiga. Ada tiga kali gede, sama kali yang kena banjir ini kali yang sedangnya, yang tengah. Kali yang di Martabe ini yang paling kecil. Tim tambang tetap melakukan evaluasi sampai sekarang. Kemarin saya juga cek, tapi tim kami lagi mengecek sampai selesai baru kami memutuskan," kata Bahlil. 

"Kemarin sih enggak berlanjut, karena sekarang kemarin saya minta bantu untuk mereka fokus bantu alat-alat mereka bantu saudara-saudara kita yang kena bencana," imbuhnya.

Sebelumnya,  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),  Pratikno menyampaikan permintaan maaf jika penanganan bencana banjir dan longsor Sumatera yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat banyak kekurangan.

Menko PMK, Pratikno dan Jajaran Menteri Kabinet di Halim Perdanakusuma

“Kami memohon maaf apabila dalam upaya penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini masih terdapat kekurangan,” kata Pratikno saat Konferensi Pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Di sisi lain, Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi yang sangat jelas kepada seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, serta BNPB, untuk mengerahkan seluruh sumber daya guna mempercepat penanganan bencana.