Alasan Pemerintah akan Tambah Petugas TNI–Polri untuk Haji 2026 | NNC Netralnews

Dahnil mengatakan bahwa penambahan petugas merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebutuhan pengamanan dan pengawalan jemaah terus meningkat, sehingga negara perlu menyiapkan tenaga tambahan yang memiliki kesiapan fisik dan mental di lapangan.

“Petugas dari TNI dan Polri akan kita tambah, itu perintah Presiden. Mereka terbiasa bekerja dalam tekanan, jadi akan sangat membantu,” ujar Dahnil.

Ia menjelaskan bahwa personel dua institusi itu memang sudah terlibat dalam penyelenggaraan haji setiap tahun. Namun, evaluasi pelaksanaan beberapa waktu terakhir menunjukkan perlunya penguatan di sejumlah titik, terutama saat pergerakan besar jemaah pada puncak haji.

Karena alasan itu, pemerintah menilai penambahan tenaga pengamanan menjadi kebutuhan mendesak. Meski demikian, Dahnil belum dapat menyampaikan angka pasti penambahan personel. Ia menyebut bahwa pembahasan masih berlangsung di tingkat teknis antar kementerian.

“Jumlahnya belum final. Kita tunggu hasil hitungan teknisnya dulu,” kata Dahnil.

Ia menambahkan bahwa pembahasan akan mencakup beberapa aspek, seperti kebutuhan per lokasi, pembagian tugas, hingga penyesuaian anggaran. Pemerintah ingin memastikan bahwa jumlah petugas yang diperbantukan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan, bukan sekadar menambah angka.

Dahnil juga menyoroti beberapa titik pelayanan yang dinilai perlu perhatian khusus. Menurutnya, titik-titik yang melibatkan pergerakan massa besar, seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina, membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Dengan tambahan personel, pemerintah berharap alur pergerakan jemaah dapat lebih terkendali dan risiko kepadatan bisa ditekan.

Selain persoalan teknis, pemerintah saat ini juga menghadapi situasi darurat di beberapa daerah. Dahnil menyampaikan bahwa proses seleksi petugas haji 2026 untuk Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terpaksa ditunda sementara. Tiga wilayah itu sedang memulihkan kondisi setelah dilanda banjir bandang dan longsor.

“Seleksi petugas di tiga provinsi itu kita tunda. Kita harus melihat dulu situasi di lapangan,” ujarnya.

Menurut Dahnil, pemerintah daerah masih fokus menangani dampak bencana dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Karena itu, proses seleksi belum bisa dilaksanakan. Selain itu, calon petugas yang berada di daerah tersebut juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti seleksi.

Ia memastikan bahwa penundaan ini tidak akan mengganggu jadwal keseluruhan persiapan haji. Pemerintah masih memiliki waktu untuk menyesuaikan rangkaian proses setelah kondisi daerah kembali memungkinkan. Seleksi akan kembali dibuka setelah pemerintah menerima laporan kesiapan dari daerah.

Pemerintah juga sedang mempertimbangkan kemungkinan adanya keringanan administratif bagi jemaah atau calon petugas dari daerah terdampak bencana. Skema ini masih dibahas untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat kondisi alam.

“Kita lihat dulu apa saja yang perlu disesuaikan. Yang penting jemaah tidak terbebani,” kata Dahnil.

Sementara itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait berbagai persiapan teknis. Hal ini mencakup akomodasi, transportasi, serta pengaturan keamanan di lokasi kegiatan haji. Penambahan personel TNI dan Polri disebut akan menjadi bagian dari strategi penguatan pengawasan dan pengamanan.

Menurut Dahnil, seluruh regulasi terkait penambahan petugas dan penyesuaian teknis lainnya ditargetkan selesai beberapa bulan ke depan. Setelah regulasi rampung, pemerintah akan memulai pelatihan bagi seluruh petugas yang terlibat, termasuk mereka yang berasal dari instansi non-keamanan.

“Kita ingin semua siap sejak awal. Pelatihan juga akan kita lakukan bertahap,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan tertib.

Hingga kini, pemerintah masih menunggu laporan terbaru dari daerah mengenai dampak bencana terhadap kesiapan jemaah dan petugas. Dahnil menyebut bahwa keputusan penambahan personel keamanan dilakukan untuk menjawab kebutuhan di lapangan sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang akan beribadah.

Disarikan dari beberapa sumber