Foto: Angkat Bicara Ketua Umum DPP MADAS Tegaskan Insiden di Surabaya Bukan Ulah MADAS ASLI

Jakarta, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Madura Asli (DPP MADAS), H. Muhammad Toha, menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Surabaya terkait perusakan dan pengusiran tidak ada kaitannya dengan organisasi MADAS yang ia pimpin.

Kasus pengusiran paksa terhadap seorang perempuan lanjut usia Elina Widjajanti (80),di Surabaya menjadi viral di media sosial dan menuai sorotan publik. Tampak dalam video yang beredar perempuan lanjut usia itu dipaksa keluar dari rumahnya oleh sekelompok orang yang disebut-sebut berasal dari organisasi masyarakat (ormas) Madas.

Ketua Umum DPP MADAS, Muhammad Toha membantah peristiwa tersebut bahwa pengusiran di lakukan oleh anggota MADAS yang di pimpinnya.

“Masalah peristiwa-peristiwa yang ada di Surabaya Ini tentu di sini perlu kita mengklarifikasi, bahwa MADAS itu bukan Madas kami yang telah melakukan perusakan dan pengusiran nenek Elina Widjajanti (80), jadi kami pastikan bukan MADAS yang di pimpin oleh saya sebagai Ketua umum Muhammad Toha ” kata Muhammad Toha saat menggelar rapat rencana pelantikan DPP MADAS yang dijadwalkan berlangsung pada Januari 2026.

Rapat tersebut dilaksanakan pada Kamis (25/12/2025) di kawasan Perumahan Bantar Gebang, Jakarta Timur.

Dalam rapat tersebut, Sekjen Madas Sulaiman Darwis menjelaskan sejumlah agenda pembahasan. Salah satunya terkait keresahan masyarakat Bangkalan terhadap beberapa peristiwa hukum yang dinilai belum mendapatkan kepastian.

“Petama terkait peristiwa hukum yang sudah dilakukan oleh KPK yang sampai saat ini belum terealisasi, jadi masyarakat di Bangkalan ini merasa cukup tidak senang karena ketidak senangan ini berkaitan dengan tidak adanya penindakan, padahal kalau kita bicara dalam kontek hukum KPK tidak akan pernah bisa menangguhkan dan pastinya ini berjalan. Namun karena persoalan di KPK itu cukup banyak dan masyarakat Bangkalan ingin kepastian hukum, maka beliau – beliau datang ke Jakarta untuk konsultasi tentang itu ” ujarnya.

Selain persoalan hukum, rapat juga membahas penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor Sekjen mengakui, koperasi yang dibentuk oleh MADAS masih menghadapi berbagai kendala.

“Yang kedua terkait dengan usaha-usaha dariMADAS adanya UMKM yang sudah kami dirikan jadikan koperasi, koperasi MADAS namanya, karena kami ini masih umur jagung sebagai pengurus. Kami masih tahap persiapan,” ungkapnya.

Agenda ketiga yang dibahas adalah dukungan MADAS terhadap program pemerintah. Muhammad Toha menyatakan bahwa MADAS mendukung penuh program pemerintah serta siap dilibatkan dalam program-program strategis nasional.

“Yang ketiga terkait BGN dan Kadin untuk bisa bekerja sama dengan instansi terkait, karena kami di jakarta menerima perwakilan MADAS dari Jawa Timur.

Ia juga menyampaikan bahwa hasil rapat tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyampaian surat resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Harapannya proses hukumnya segera dilaksanakan. Kalau belum dieksekusi, orang-orangnya segera dieksekusi. Kalau masuk tersangka ya masuk tersangka, supaya tidak menimbulkan hal-hal lain,” tegasnya.

Menurutnya, surat tersebut merupakan bentuk keluhan dari anggota MADAS di daerah.