JAKARTA, KOMPAS.com - Pertamina Patra Niaga memperluas koordinasi lintas lembaga untuk menjaga ketahanan energi Aceh setelah banjir dan longsor memutus jalur distribusi di berbagai wilayah.

Di tengah terisolasinya sejumlah daerah, PPN menekankan bahwa tantangan utama bukan hanya suplai bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, melainkan memastikan layanan publik tidak lumpuh akibat krisis akses.

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menyebut persoalan terbesar adalah rusaknya jalan dan jembatan yang membuat distribusi terhambat.

Karena itu, perusahaan memperkuat kolaborasi dengan TNI dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) guna memastikan energi tetap menjangkau masyarakat.

“Kami melakukan percepatan di semua lini agar aktivitas warga dan layanan publik bisa segera kembali normal,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Jumat (5/12/2025).

Sebagai langkah adaptif, Pertamina Patra Niaga mengerahkan tambahan armada mobil tangki dari Fuel Terminal Krueng Raya dan Lhokseumawe, termasuk menyiapkan modular Pertashop dan mobil tangki PTO sebagai suplai cadangan untuk SPBU di Aceh Tamiang dan wilayah lain yang aksesnya belum pulih.

Pemenuhan LPG 3 kg juga dipercepat karena banyak tabung warga hilang diterjang banjir.

Lebih lanjut, penanganan darurat turut diperkuat dengan koordinasi intensif bersama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, termasuk opsi pendistribusian energi melalui udara ke kawasan yang masih terputus seperti Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen.

BPMA mengambil peran sebagai pusat koordinasi informasi sesuai arahan Gubernur Aceh, memastikan masyarakat menerima perkembangan penanganan secara jelas dan terarah.

Di luar suplai ke masyarakat, Pertamina Patra Niaga juga menjaga kelangsungan layanan keuangan dengan menyalurkan BBM Industri untuk operasional Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh.

Dukungan cepat ini dinilai krusial agar transaksi keuangan tetap berjalan di tengah situasi darurat.

Pertamina Peduli turut menyalurkan bantuan kemanusiaan ke berbagai posko di Aceh Tamiang, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Lhokseumawe, menegaskan bahwa pemulihan energi berjalan beriringan dengan pemulihan sosial di daerah terdampak bencana.