Ringkasan Berita:

• Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri RI Sugiono, dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin pun kompak soal belum membuka keran masuknya bantuan dari luar negeri.

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menanggapi soal belum dibukanya keran bantuan asing yang resmi oleh pemerintah dalam penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.

Menurut Media, bantuan asing sangat diperlukan oleh warga penyintas bencana di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.

Sebab, pemerintah daerah (pemda) sudah tidak mampu, sedangkan pemerintah pusat masih belum mencukupi.

Hal ini disampaikan Media saat wawancara dalam program Teras Ekbis yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Kamis (11/12/2025).

"Bantuan internasional diminta oleh masyarakat Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat karena mereka tahu Pemda sudah enggak mampu lagi dan pusat juga enggak masuk," ujar Media

Media juga menyebut, anggaran dana penanganan bencana biasanya diambilkan dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, menurutnya, dana tersebut masih kurang.

"Kalau dana siap pakai BNPB biasanya kan yang digunakan, Pak Purbaya bilang sudah Rp50 triliun gitu, ya. Maka pertanyaannya adalah, Rp50 triliun ini cukup nggak, untuk rehabilitasi pasca-bencana?" kata Media.

"Dan menurut saya, [Rp50 triliun] tidak cukup dengan total kerugian hari ini."

Media juga sepakat dengan sinyal permintaan bantuan luar negeri yang sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.

Mualem diketahui sempat menyatakan, jika ada pihak asing yang akan memberi bantuan, tidak boleh dipersulit.

Kemudian, Media menyebut, datangnya bantuan asing akan memberikan kelegaan bagi para warga terdampak bencana yang saat ini hidup dalam keterbatasan.

"Kalau seandainya bantuan dari asing datang, terus kemudian kita tolak, kita persulit, makanya itu istilahnya Pak Gubernur, 'kan kita yang bodoh,'" tutur Media.

"Jadi, bantuan internasional saya kira, kalau seandainya bisa masuk ke Aceh, itu akan jadi oase mungkin bagi masyarakat Aceh."

Arogansi

Media lantas menanggapi pernyataan pemerintah terkait belum dibukanya pintu masuk bantuan dari negara lain maupun lembaga internasional.

Pemerintah sebenarnya mengakui, ada beberapa negara yang sudah siap membantu, tetapi masih bersikeras untuk menangani bencana Sumatra dengan kemampuan sendiri.

Menurut Media, sikap pemerintah yang belum bersedia menerima bantuan asing tersebut termasuk bentuk arogansi, atau sikap sombong atau angkuh yang seolah tidak memerlukan orang lain.

"[Sikap pemerintah ini] mungkin arogansi ya," tutur Media.

Media juga mengaku memiliki kecurigaan, bahwa pemerintah takut bobrok kerusakan lingkungan atau deforestasi di Indonesia diketahui dunia internasional jika membuka keran untuk masuknya bantuan asing.

"Saya enggak tahu, lagi-lagi ini hanya suuzan (prasangka buruk) saya sebagai masyarakat awam, ini ada deforestasi, kemudian ada asing masuk, kemudian bobrok kita akan dicium oleh dunia internasional," jelasnya.

Media lalu meminta pemerintah untuk lebih mementingkan kepentingan masyarakat terdampak bencana, dan seharusnya tak perlu memikirkan pencitraan di mata internasional.

"Kalaupun [kekhawatiran ketahuan dunia internasional] jadi pertimbangan, please, hilangkan pertimbangan itu," tegas Media.

"Sekarang yang harus dilakukan adalah masyarakat butuh uang, masyarakat butuh logistik, masyarakat butuh membangun kembali masa depannya."

"Jadi, pemerintah anggarkan sebanyak mungkin, buka saja bantuan internasional."

"Apa masalahnya, kalau bantuan internasional dilarang? Kan logikanya enggak bisa diterima oleh akal sehat. Karena solidaritas saya kira hari ini tuh sudah lintas batas."

Deretan Pernyataan Pemerintah Soal Belum Bersedia Menerima Bantuan Asing

1. Presiden RI Prabowo Subianto

Indonesia belum secara resmi mengizinkan masuknya negara lain atau lembaga internasional untuk memberikan bantuan kepada korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Lantas, Presiden RI Prabowo Subianto sempat menyatakan rasa syukur bisa menangani bencana banjir Sumatra tanpa bantuan dari pihak luar negeri.

Prabowo menyebut, banjir dan longsor ini adalah musibah sekaligus ujian bagi bangsa Indonesia.

Ia mengklaim, Indonesia adalah bangsa yang kuat karena menangani bencana dengan kemampuan sendiri.

“Bencana ini sekali lagi musibah tapi di sisi lain menguji kita, menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah mengatasi masalah dengan (kekuatan) kita sendiri,” kata Prabowo saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Prabowo pun menjelaskan soal upaya keras dan sungguh-sungguh pemerintah  pusat mengatasi situasi pasca-bencana di Sumatra.

“Bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikkan pesawat, sebagian lewat kapal,” tambahnya.

2. Menlu RI Sugiono

Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono menyatakan Indonesia belum membuka pintu bagi negara asing yang hendak membantu penanganan bencana banjir di Sumatra.

“Saat ini kita belum membuka,” ujar Menlu Sugiono saat ditemui di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, pada Jumat (5/12/2025).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra juga ini mengatakan Indonesia baru akan meminta bantuan kepada negara asing jika dirasa perlu.

“(Masih ditutup) sampai kita merasa kita membutuhkan bantuan,” lanjutnya.

Ia meyakini bahwa Indonesia bisa menghadapi dan mengatasi bencana ini dengan upaya dari dalam negeri.

3. Ketua DPD RI Sultan Najamudin

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan Najamudin memberi tanggapan mengenai isyarat atau sinyal dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang membutuhkan bantuan dari luar negeri.

Sultan pun menyinggung soal harga diri bangsa ketika membahas keputusan pemerintah belum menerima bantuan asing untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra

Ia menerangkan bahwa pemerintah masih sejalan dengan Prabowo untuk mengandalkan kemampuan dalam negeri terkait penanganan bencana di Sumatra.

Menurutnya, kemampuan dalam negeri tidak hanya soal pemenuhan logistik, tetapi juga menyangkut harga diri bangsa.

"Saya masih bersepakat dengan Pak Presiden bahwa sepanjang negara ini masih mampu, sepanjang bangsa kita masih mampu untuk mengelola bencana ini, harga diri bangsa kita juga tinggi," kata Sultan di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Sultan menyebut, membuka pintu untuk masuknya bantuan asing membawa sejumlah konsekuensi, dan negara harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, di luar aspek kemanusiaan.

"Kalau asing masuk, mungkin bukan hanya bantuannya yang dipertimbangkan, tapi aspek lainnya. Itu feeling saya yang masih dipertimbangkan pemerintah," tutur Sultan.

(Tribunnews.com/Rizki A./Hasanudin Aco)