Bisnis.com, BATAM - Bencana banjir di Sumatra bagian utara hingga periode momentum tiga hari besar secara berurutan, mulai dari Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Imlek, dan Lebaran diprediksi akan membuat risiko inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meningkat pesat.

Penyebabnya karena besarnya tekanan permintaan, ditambah potensi terganggunya pasokan pangan dari sejumlah daerah penghasil, terutama di Sumatra Utara yang saat ini terdampak bencana banjir.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyebutkan bahwa pemetaan neraca pangan daerah sedang dilakukan secara intensif untuk memastikan ketersediaan tetap terjaga pada akhir 2025 hingga kuartal pertama 2026.

"Kita di dinas pemenuhan kebutuhan pangan selalu melakukan pemetaan terhadap ketersediaan yang ada di wilayah kita. Ini jadi masukan dan akan jadi bahan evaluasi kami bersama TPID," kata Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira, Selasa (2/12/2025) di Batam. 

Menurutnya, ada dua ancaman utama yang perlu diwaspadai, yakni ketiadaan pasokan bahan baku dan risiko kenaikan harga meski stok tersedia. Kepri selama ini banyak mengandalkan pasokan komoditas dari luar daerah, mulai dari Yogyakarta, Sulawesi, hingga yang terbesar dari Sumatra, khususnya Medan dan daerah sentra pertanian di Sumatra Utara.

Namun gangguan produksi maupun hambatan distribusi di kawasan tersebut mulai terasa setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah Sumatra Utara pada penghujung November. Kondisi cuaca ekstrem membuat beberapa komoditas rawan terlambat dikirim, yang berpotensi menekan suplai ke Kepri.

Baca Juga

"Stok yang biasa kita datangkan dari wilayah Sumatra mengalami gangguan produksi. Misalnya karena hujan dan faktor alam lainnya. Itu harus kami antisipasi, apalagi momen besar sedang berdekatan," ujarnya.

Meski demikian, Pemprov Kepri menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait potensi kekurangan stok bahan pokok. Pemerintah masih menunggu verifikasi lengkap untuk tiap komoditas—mana yang aman, mana yang pas-pasan, dan mana yang memiliki potensi kekurangan jika kondisi cuaca ekstrem berlanjut.

Untuk meminimalkan tekanan inflasi, Pemprov Kepri dan TPID mengandalkan sejumlah langkah cepat, termasuk mengaktifkan kerja sama antardaerah. Kepri disebut telah memiliki daftar harga dan ketersediaan stok dengan beberapa provinsi mitra.

Namun distribusi menjadi tantangan tersendiri. Komoditas yang tidak memiliki daya tahan lama akan berisiko tinggi jika harus dikirim menggunakan kapal laut. Sementara pengiriman menggunakan pesawat meningkatkan biaya logistik secara signifikan.

Selama ini, subsidi selisih biaya transportasi udara telah mendapat dukungan dari Badan Pangan Nasional dan Bank Indonesia untuk menahan lonjakan harga di titik konsumen. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga di daerah kepulauan seperti Kepri.

"Kami tetap harus memastikan ketersediaannya dulu. Kalau stok tidak ada, itu yang paling berbahaya. Kalau ada, risiko berikutnya adalah inflasi. Karena itu kami akan review dan mapping lagi dalam rapat TPID," jelasnya.

Pemprov Kepri juga menyiapkan imbauan resmi kepada masyarakat, termasuk penyebaran informasi dan edukasi melalui berbagai kanal komunikasi publik, untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong belanja bijak menjelang lonjakan permintaan di tiga hari besar tersebut.(239)