Ringkasan Berita:

• Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil (Ayahwa), menyoroti distribusi gas elpiji 3 kilogram yang belum merata ke seluruh kecamatan pascabencana banjir. 
• Kondisi ini membuat banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, bahkan hingga hari ke-26 setelah banjir masih ada desa yang belum menerima pasokan. 
• Kelangkaan berkepanjangan juga memicu kenaikan harga elpiji di pasaran, menambah beban masyarakat yang sedang memulihkan kondisi ekonomi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil yang akrab disapa Ayahwa mengungkapkan, ketersediaan dan kelancaran distribusi gas elpiji 3 kilogram ke seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Utara masih belum merata. 

Kondisi ini mengakibatkan tidak semua warga dapat memenuhi kebutuhan energi rumah tangga mereka secara optimal.

Ayahwa mengaku dirinya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait kelangkaan elpiji yang sudah berlangsung berminggu-minggu setelah banjir melanda.

"Kebutuhan elpiji merupakan hal mendasar bagi masyarakat, terutama setelah bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Hingga memasuki hari ke-26 setelah banjir, masih banyak wilayah yang belum menerima distribusi gas elpiji,” ujarnya, seperti dikutip dari Serambi, Selasa (23/12/2025).

Berdampak kepada masyarakat

Ia menilai keterlambatan ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, mengingat elpiji 3 kilogram merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditunda, terutama dalam situasi darurat pascabencana.

Dalam pemantauan langsung ke lapangan, Bupati Aceh Utara menyebut masih ditemukannya desa-desa yang dalam waktu lama tidak menerima pasokan elpiji sama sekali, sehingga memicu keresahan warga.

“Seperti di Matang Jeulikat, Kecamatan Seunuddon, itu sudah lama tidak ada tabung gas," bebernya.

Kelangkaan elpiji yang berkepanjangan ini juga berdampak pada lonjakan harga di pasaran. Berdasarkan laporan masyarakat, harga elpiji 3 kilogram melonjak tajam, semakin menekan warga yang masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi pascabencana.

Selain memastikan suplai, Bupati Aceh Utara juga meminta agar segera digelar operasi pasar untuk menstabilkan harga elpiji 3 kilogram di tengah kelangkaan. 

“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Dinas Perdagangan bersama pihak terkait perlu memastikan suplai gas elpiji terjamin untuk seluruh wilayah Aceh Utara agar harga bisa kembali normal,” tegas Ayahwa.

Pemkab Aceh Utara berharap adanya respons cepat agar distribusi gas elpiji kembali normal dan kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi, khususnya di wilayah-wilayah yang masih dalam masa pemulihan pascabencana. 

Aceh Utara sendiri menjadi salah satu daerah yang terdampak paling parah, dengan ratusan korban meninggal dunia, ribuan rumah rusak, serta lumpuhnya berbagai fasilitas umum dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Lebih sulit

Pengamat ekonomi Willy Arafah mengatakan, distribusi elpiji di wilayah bencana jauh lebih sulit dibandingkan bahan bakar minyak (BBM).

Kompleksitas akses jalan darat yang rusak atau terputus serta faktor keamanan menjadi penyebab utama lambatnya penyaluran elpiji saat terjadi bencana alam seperti yang terjadi di Provinsi Aceh.

“Rusaknya akses jalan di Aceh memberikan dampak yang lebih besar terhadap distribusi elpiji dibandingkan dengan BBM. Ini disebabkan oleh infrastruktur untuk penyimpanan dan pengisian elpiji yang lebih khusus dan terbatas, sehingga ketika ada kerusakan, pasokan elpiji bisa terhambat secara signifikan," katanya.

Ia menambahkan, elpiji memerlukan penanganan yang lebih hati-hati karena risiko kebakaran yang lebih tinggi, yang membuat proses distribusinya menjadi lebih rumit.

Guru Besar Universitas Trisakti ini menjelaskan perbedaan mendasar dalam rantai pasok elpiji dan BBM.

Selain itu, faktor keamanan dan pengamanan elpiji dan BBM juga berbeda. Menurutnya, meskipun BBM juga berisiko tapi penanganannya sering kali lebih terstandarisasi dan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

“elpiji memiliki risiko kebakaran dan ledakan yang lebih tinggi, sehingga memerlukan prosedur penanganan yang lebih ketat. Dalam situasi darurat, hal ini dapat memperlambat proses distribusi karena perlunya evaluasi keamanan yang lebih mendalam,” ujar Willy.

Sumber: SERAMBI