Dok. DPR RI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi memberikan perhatian serius terhadap rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di pesisir utara Jawa (Pantura). Proyek perlindungan pesisir berskala besar ini dinilai sangat penting mengingat tingkat kerentanan wilayah pesisir yang terus meningkat akibat abrasi, rob, dan penurunan tanah.

Hingga Desember 2025, pemerintah telah memulai tahap awal pembangunan GSW di koridor Semarang–Demak, kawasan yang disebut memiliki kondisi paling kritis. Di Kabupaten Demak, banjir rob terjadi hampir setiap hari, sejumlah desa menyusut akibat abrasi, dan penurunan muka tanah mencapai 8–12 cm per tahun dalam lima tahun terakhir.

Kondisi serupa juga mulai terlihat di Jepara, di mana abrasi dan kenaikan muka air laut mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, seperti tambak, nelayan, serta akses transportasi lokal.

Menurut Jamaludin, proyeksi hidrometeorologi terbaru menunjukkan bahwa tanpa intervensi struktural besar seperti GSW, area risiko rob di Pantura berpotensi bertambah hingga 20–30 persen dalam sepuluh tahun ke depan. Hal ini dapat mengganggu stabilitas kawasan industri dan pelabuhan serta berpengaruh pada rantai pasok nasional.

“Pembangunan Giant Sea Wall merupakan investasi jangka panjang untuk melindungi ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Karena itu, keterlibatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi sangat strategis dalam memastikan proyek ini berjalan dengan dukungan pembiayaan yang kuat,” ujar legislator Dapil Jawa Tengah II tersebut.

Ia menjelaskan bahwa struktur pembiayaan GSW bersifat hybrid—menggabungkan pendanaan APBN, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta peluang investasi internasional. Dengan panjang konstruksi diproyeksikan mencapai 500–700 kilometer, peran investor global dianggap tidak terhindarkan.

“Skema KPBU membutuhkan fasilitasi proaktif dan kepastian regulasi. Kementerian Investasi harus membuka dialog dengan calon investor dan memastikan proses kemitraan berjalan efektif,” tambahnya.

Jamaludin juga menekankan bahwa tahap awal GSW sangat penting untuk melindungi kawasan paling rentan, khususnya Kabupaten Demak yang terdampak langsung oleh perubahan iklim. Perlindungan ini mencakup desa-desa pesisir, lahan pertanian produktif, hingga sentra perikanan tradisional.

“Demak adalah contoh nyata bagaimana perubahan iklim berdampak pada kehidupan masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat antara kementerian teknis dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, kami berharap pembangunan GSW dapat lebih terarah dan memberi manfaat besar bagi masyarakat pesisir,” pungkasnya.