Sumber :

Jakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menerima secara langsung penghargaan predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 dari Komisioner Komisi Informasi Pusat. Acara tersebut disaksikan oleh berbagai pimpinan kementerian dan lembaga.

Berdasarkan dokumen hasil penilaian yang dirilis, DPD RI menduduki peringkat ke-9 dari 10 besar Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan perolehan nilai 98,11. Peringkat ini berada di atas Badan Siber dan Sandi Negara (97,99) dan di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (98,32). Posisi teratas diraih oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nilai 98,90.

"Penghargaan kepada DPD RI adalah bukti komitmen yang tinggi dalam menjalankan UU KIP 14/2008. Hal ini dikuatkan melalui partisipasi E-Monev yang meningkat lebih baik dari tahun lalu," ucap Mohammad Iqbal di Jakarta, Senin 15 Desember 2025.

Ia menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi tahunan oleh Komisi Informasi menunjukkan tren kenaikan dan progres positif yang berdampak pada peningkatan kinerja DPD RI dalam menyampaikan informasi ke publik.

"Alhamdulillah, setiap tahun keterbukaan informasi DPD RI mengalami tren kenaikan, dari sebelumnya menuju Informatif dan tahun ini menjadi Informatif," tuturnya.

Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma, turut menegaskan komitmen lembaganya. "Setiap tahun target dan pencapaian kami meningkat. Kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang akuntabel dan mudah, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, inovasi, dan inklusivitas akses informasi publik," kata Mahyu.

DPD RI memperoleh nilai 98,11 dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, naik dari capaian tahun 2024. Penghargaan ini merupakan hasil dari rangkaian proses monitoring dan evaluasi yang meliputi sosialisasi, pengisian kuesioner elektronik, visitasi, hingga presentasi uji publik.