Sumber :

Pratikno

Jakarta, VIVA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan dana on call dalam APBN 2025 dalam rangka penanganan banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera.

"Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp 4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera," kata Said kepada wartawan, Rabu, 3 Desember 2025.

Said menyatakan, dukungan anggaran diperlukan untuk memastikan proses tanggap darurat berjalan optimal, termasuk pemulihan pascabencana.

Ruas jalan Tarutung, Tapanuli Utara dan Sibolga tertutup longsor dan banjir

Dalam tahap awal, kebutuhan dasar bagi warga terdampak harus segera dipenuhi agar mereka tidak terjebak dalam kondisi kekurangan.

"Saya sedih menyaksikan di berbagai media warga melakukan “penjarahan” di pertokoan dan gudang Bulog. Saya yakin kondisi warga demikian belum mendapatkan layanan tanggap darurat dengan layak, dan mungkin hal itu untuk mempertahankan hidup mereka, sehingga mereka melakukan perbuatan, yang saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan," ujarnya. 

Maka itu, Said mendorong pemerintah memperkuat bantuan darurat secara lebih masif. Langkah tersebut mencakup penyediaan tempat pengungsian yang layak, suplai makanan, kebutuhan MCK, selimut, serta pakaian jadi. 

Bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak, diperlukan layanan pendampingan psikososial atau trauma healing.

Pada saat bersamaan, Said menilai operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang perlu terus diperkuat. "Dilakukan search and rescue yang terus massif untuk menemukan korban yang hilang," ucapnya. 

Ia melanjutkan, dana on call juga dapat dipergunakan untuk memulai program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-tanggap darurat. 

Namun, mengingat skala kerusakan yang besar, kebutuhan jangka panjang dapat dibebankan pada anggaran multiyears, termasuk APBN 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

Program rehabilitasi, jelas Said, mencakup pemulihan layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, tempat ibadah, hingga infrastruktur dasar lain yang terdampak. 

Sementara itu, program rekonstruksi diarahkan untuk membangun kembali fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, hingga pasar yang rusak akibat bencana.

"Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan 500 ribu ton bantuan bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). Bantuan yang disalurkan tersebut terdiri dari paket sembako, makanan siap saji, hingga selimut.

"Kita telah mengirimkan lebih dari 500 ribu ton bantuan," kata Menko PMK, Pratikno, di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu, 3 Desember 2025.

Topan Kalmaegi menyebabkan banjir di Filipina Selatan, termasuk Kota Cebu

Ia menambahkan bahwa pemerintah memastikan kelancaran distribusi bantuan logistik untuk korban bencana di Sumatera. Selain itu, kata dia, posko terpadu yang berada di tingkat provinsi hingga kota dan kabupaten sudah diaktifkan.

"Dalam beberapa hari terakhir, struktur komando terus diperkuat, posko terpadu di provinsi kabupaten aktif, pos pendamping nasional dari BNPB, TNI, Polri dan kementerian terkait sudah ditempatkan dan sistem distribusi logistik terus dipastikan kelancarannya," ucapnya.