Rabu, 24 Desember 2025 - 11:30 WIB

NEW YORK - Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB / UN Human Rights Council) bukan sekadar posisi simbolik. Jabatan ini membawa keuntungan strategis, politik, diplomatik, ekonomi, dan ideologis yang besar bagi Indonesia, baik di tingkat global maupun domestik.

Berikut penjelasan komprehensif tentang apa saja keuntungan nyata yang diperoleh Indonesia dari posisi tersebut.

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara langsung mengangkat derajat Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Jabatan ini menandakan Indonesia dianggap cukup kredibel, stabil, dan dipercaya untuk memimpin diskursus global mengenai isu yang sensitif dan bernilai tinggi, yaitu hak asasi manusia.

Posisi ini meningkatkan daya tawar Indonesia dalam berbagai forum internasional karena negara lain akan lebih memperhitungkan sikap dan pandangan Indonesia.

Dalam diplomasi global, legitimasi moral sering kali sama pentingnya dengan kekuatan ekonomi atau militer, dan jabatan ini memberi Indonesia modal legitimasi tersebut.

Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia memiliki ruang untuk memengaruhi agenda, tema, dan arah pembahasan HAM dunia.

Ini memberi peluang bagi Indonesia untuk mendorong pendekatan HAM yang tidak semata-mata berpusat pada perspektif Barat, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan tingkat pembangunan negara berkembang.

Indonesia dapat menegaskan bahwa HAM tidak boleh dipisahkan dari keadilan sosial dan hak atas pembangunan.

Dengan demikian, Indonesia berperan aktif mengoreksi praktik standar ganda yang selama ini kerap terjadi dalam isu HAM global.

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan HAM domestik, mulai dari Papua, konflik agraria, hingga kebebasan sipil.

Dengan memimpin Dewan HAM, Indonesia memiliki ruang diplomatik yang lebih luas untuk menjelaskan konteks nasionalnya secara langsung dan setara.

Kritik internasional tidak lagi datang semata dalam bentuk tekanan, tetapi bisa dikelola melalui dialog resmi dan mekanisme multilateral.

Posisi ini tidak membuat Indonesia kebal kritik, namun memberikan posisi tawar yang lebih kuat agar pembahasan dilakukan secara adil dan proporsional.

Kepemimpinan di Dewan HAM memperluas jaringan diplomatik Indonesia secara signifikan. Indonesia akan lebih intens berinteraksi dengan negara-negara besar, negara berkembang, serta lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil global.

Hal ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara penyeimbang dan penjembatan kepentingan yang saling bertentangan.

Soft power Indonesia meningkat karena dipandang mampu memimpin dengan pendekatan dialog, moderasi, dan solusi damai, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Meskipun tidak berdampak langsung, reputasi internasional dalam isu HAM berpengaruh pada persepsi investor dan pelaku ekonomi global.

Negara yang aktif dan dipercaya dalam tata kelola global dianggap lebih stabil dan dapat diprediksi. Posisi Indonesia di Dewan HAM memperkuat citra sebagai negara demokratis besar yang relatif stabil, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga keuangan internasional.

Dalam jangka panjang, ini membantu Indonesia dalam negosiasi perdagangan, kerja sama ekonomi, dan arus investasi asing.

Indonesia secara konsisten membela Palestina dan isu kemanusiaan di dunia Islam. Dengan menjadi Presiden Dewan HAM, Indonesia memiliki saluran resmi dan strategis untuk mendorong perhatian internasional terhadap pelanggaran HAM di wilayah konflik.

Posisi ini memberi legitimasi lebih kuat bagi Indonesia untuk berbicara atas dasar nilai kemanusiaan universal, bukan sekadar kepentingan politik.

Hal ini memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin moral di kalangan negara-negara Muslim moderat dan anggota OKI.

Kepemimpinan di Dewan HAM juga berdampak ke dalam negeri. Pemerintah terdorong untuk lebih serius memperbaiki kebijakan dan praktik HAM agar sejalan dengan posisi internasionalnya.

Tekanan positif ini dapat memperkuat reformasi hukum, meningkatkan peran lembaga seperti Komnas HAM, dan memperbaiki koordinasi antara negara dan masyarakat sipil.

Dengan kata lain, jabatan ini berfungsi sebagai cermin sekaligus pendorong untuk pembenahan internal yang berkelanjutan.

Memimpin Dewan HAM memberi pengalaman berharga bagi diplomat dan aparatur negara Indonesia. Mereka terlibat langsung dalam negosiasi kompleks, pengelolaan konflik kepentingan, dan kepemimpinan forum multilateral.

Pengalaman ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia diplomasi Indonesia dan memperkuat institusi luar negeri dalam jangka panjang.

Ini merupakan investasi strategis yang akan berguna bagi peran Indonesia di berbagai forum internasional di masa depan.

Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi antara blok ideologi, sistem politik, dan kepentingan geopolitik, Indonesia tampil sebagai negara tengah yang moderat.

Kepemimpinan di Dewan HAM menegaskan identitas Indonesia sebagai negara demokratis yang menghormati nilai universal, tetapi tetap menjunjung kedaulatan nasional dan keberagaman budaya.

Posisi ini memperkuat citra Indonesia sebagai alternatif kepemimpinan global yang tidak ekstrem dan tidak hegemonik.

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB bukan sekadar prestasi simbolik, melainkan instrumen strategis nasional.

Keuntungannya mencakup peningkatan prestise, pengaruh kebijakan global, perlindungan diplomatik, penguatan ekonomi, hingga dorongan reformasi internal.

Namun, jabatan ini juga membawa tanggung jawab besar untuk menjaga konsistensi dan kredibilitas.

Jika dimanfaatkan dengan cerdas dan bertanggung jawab, posisi ini dapat menjadi pijakan penting bagi Indonesia untuk ikut membentuk arah sejarah hak asasi manusia dunia.

Baca juga: Trump Jelaskan Mengapa AS Butuh Greenland

(sya)