Facebook Zelensky

Ringkasan Berita:

• Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan negaranya tidak mampu membiayai gaji dan operasional 800.000 tentara tanpa dukungan finansial dari negara-negara Barat.
• Konflik berkepanjangan dengan Rusia membuat defisit anggaran melebar, belanja pertahanan mencapai sekitar 26 persen PDB, dan utang publik Ukraina mendekati 100 persen PDB.
• Ukraina membutuhkan pembiayaan jangka panjang dari mitra Barat, untuk menopang anggaran negara dan mempertahankan kekuatan militernya.

TRBUNNEWS.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara terbuka mengakui keterbatasan kemampuan negaranya dalam membiayai kekuatan militer pasca konflik.

Ia menyatakan Ukraina tidak sanggup membayarkan gaji dan menanggung beban anggaran untuk mempertahankan pasukan berjumlah 800.000 personel tanpa dukungan finansial dari negara-negara Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Zelensky kepada wartawan dan terekam dalam audio yang kemudian diunggah di saluran Telegram Novosti.Live.

Dalam keterangannya, Zelensky menegaskan bahwa kebutuhan pertahanan Ukraina ke depan menuntut jumlah pasukan yang besar, namun kondisi keuangan negara belum memungkinkan pembiayaan secara mandiri.

“Usulan militer kami adalah pasukan berjumlah 800.000 tentara. Apakah Ukraina mampu membiayai pasukan sebesar itu jika gencatan senjata diberlakukan? Tidak, tidak akan. Kami kekurangan sumber daya keuangan untuk itu,” ujar Zelensky, sebagaimana dikutip dari TASS.

Pengakuan ini menegaskan dilema strategis yang dihadapi Kiev.

Di satu sisi, Ukraina memandang kekuatan militer besar sebagai kebutuhan mutlak untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah potensi ancaman di masa depan.

Namun di sisi lain, perang berkepanjangan telah menguras anggaran negara, merusak infrastruktur ekonomi, dan meningkatkan ketergantungan pada bantuan luar negeri.

Zelensky menyatakan bahwa karena keterbatasan tersebut, pemerintah Ukraina terus melakukan dialog intensif dengan para mitra Barat. 

Ia menekankan pentingnya skema pembiayaan bersama, di mana sebagian biaya operasional dan gaji tentara Ukraina ditanggung oleh negara-negara pendukungnya.

“Itulah mengapa saya terus berdialog dengan para pemimpin Barat mengenai pembiayaan sebagian tentara kita dengan mengorbankan para mitra,” katanya.

Menurut Zelensky, dukungan tersebut tidak bersifat sementara, melainkan dibutuhkan selama beberapa tahun hingga Ukraina mampu menstabilkan kondisi ekonomi dan membiayai militernya sendiri.

Ukraina Dilanda Krisis Berat

Krisis ekonomi mulai melanda pemerintah Zelensky setelah perang yang berkecamuk antara Ukraina dan Rusia sejak Februari 2022.

Konflik berskala penuh ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan menguras sumber daya militer, tetapi juga memicu krisis keuangan yang mengancam stabilitas jangka panjang negara tersebut.

Data ekonomi menunjukkan bahwa perang telah mendorong defisit anggaran Ukraina melebar tajam, karena sebagian besar anggaran dialihkan untuk biaya pertahanan.

Menurut laporan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pengeluaran pertahanan Ukraina diperkirakan mencapai sekitar 26 persen dari produk domestik bruto (GDP) pada 2025, jauh di atas tingkat normal negara damai.

Sementara pendapatan domestik menurun karena gangguan ekonomi akibat konflik. Hal ini lantas membuat Pemerintah menghadapi beban besar untuk mempertahankan layanan dasar sekaligus mendanai perang.

Akibatnya, utang publik Ukraina melonjak tajam, mendekati atau bahkan melebihi 100 persen dari total GDP.

IMF mencatat bahwa total utang negara tersebut akan mencapai level ini pada 2025 setelah hampir tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan drastis sejak invasi Rusia dimulai.

Lonjakan utang tersebut mencerminkan ketergantungan Kyiv pada pinjaman luar negeri untuk menutup kekurangan anggaran dan membiayai operasi militer.

Selain itu, analisis ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Ukraina sangat tertekan oleh perang.

Sementara negara lain mungkin mengalami gangguan ringan, pertumbuhan ekonomi Ukraina justru diproyeksikan hanya sekitar 2–2,5 persen pada 2025, angka yang jauh lebih rendah dibanding periode sebelum perang.

Perlambatan ini terjadi karena investasi asing yang rendah, kerusakan infrastruktur, dan gangguan perdagangan akibat konflik yang terus berlangsung.

Kondisi fiskal yang sangat berat diperburuk oleh tingginya defisit transaksi berjalan dan kebutuhan pembiayaan eksternal pada akhirnya menekan cadangan devisa dan membuat Ukraina tergantung pada bantuan internasional agar tetap dapat menjalankan pemerintahan.

Utang Ukraina ke Eropa Bengkak Rp 1,7 Triliun

Mengantisipasi krisis yang berkepanjangan, awal pekan ini Uni Eropa secara resmi menyepakati skema pinjaman bersama senilai 90 miliar euro setara lebih dari Rp1,7 triliun untuk menopang kebutuhan anggaran dan militer Kiev selama dua tahun ke depan.

Nantinya dana 90 miliar euro akan dikumpulkan oleh Komisi Eropa melalui pasar keuangan internasional dengan menerbitkan obligasi jangka pendek dan jangka panjang.

Langkah ini dipilih karena baik Uni Eropa maupun negara anggotanya tidak memiliki dana tunai sebesar itu dalam anggaran saat ini.

Skema pinjaman Uni Eropa untuk Ukraina dirancang dengan tingkat fleksibilitas tinggi agar Kiev dapat bertahan di tengah tekanan perang tanpa menambah beban fiskal dalam jangka pendek.

Dalam skema ini, Ukraina diberi keleluasaan menggunakan dana pinjaman baik untuk kebutuhan anggaran negara.

Diantaranya seperti pembayaran gaji pegawai dan pelayanan publik, maupun untuk pembiayaan militer guna mempertahankan kemampuan pertahanan dari agresi Rusia.

Skema pinjaman ini menegaskan bahwa dukungan Uni Eropa kepada Ukraina tidak hanya bersifat politik dan militer, tetapi juga finansial jangka panjang, dengan risiko utama ditanggung bersama oleh negara-negara anggota Eropa.

(Tribunnews.com / Namira)