Mayoritas Pengurus PBNU Tolak Pemakzulan, Pilih Ikuti Seruan Kiai Sepuh - NU Online
2 min read
Mayoritas Pengurus PBNU Tolak Pemakzulan, Pilih Ikuti Seruan Kiai Sepuh
Rabu, 10 Desember 2025 - 01:01 WIB
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) bersama jajaran pengurus PBNU saat konferensi pers di kantor pusat PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025). FOTO/Yudistiro Pranoto
A
A
A
JAKARTA - abduMayoritas fungsionaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) menolak wacana pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Mereka menyatakan patuh pada seruan Forum Sesepuh dan Mustasyar NU yang mengimbau agar konflik organisasi dihentikan dan diselesaikan melalui jalur islah.
Sebelumnya, Forum Sesepuh dan Mustasyar yang berkumpul di Pesantren Tebuireng pada 6 Desember menegaskan bahwa keputusan Rapat Harian Syuriyah untuk memakzulkan Ketua Umum tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART NU.
Penolakan mayoritas pengurus tercermin jelas dalam Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam. Dari total 216 anggota pleno yang seharusnya hadir, hanya 58 orang yang datang, sekitar 26 persen, jauh dari batas minimum kuorum.
Baca juga: Hasil Pleno PBNU: KH Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum, Gantikan Gus Yahya
Rincian kehadiran memperlihatkan minimnya dukungan. Unsur Mustasyar hanya dihadiri 2 dari 29 orang, Syuriyah 20 dari 53 orang, Tanfidziyah 22 dari 62 orang, dan A’wan 7 dari 40 orang. Dari Lembaga PBNU hanya hadir 5 dari 18 lembaga, sementara Badan Otonom (Banom) hanya 2 dari 14 Banom. Artinya, lebih dari tiga perempat anggota memilih tidak datang, sebuah sinyal kuat bahwa langkah pemakzulan tidak mendapat dukungan luas di internal PBNU.
Sekretaris Jenderal PBNU Amin Said Husni menegaskan bahwa mayoritas pengurus tetap mengikuti arahan para kiai sepuh. "Mayoritas pengurus tetap loyal kepada dawuh kiai sepuh,” ujarnya, Selasa (9/12/2025) malam.
Amin juga menyebut rapat pleno tersebut tidak sah. "Rapat ini tidak sah karena menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah yang tidak sah."
Rapat Pleno 9 Desember sebenarnya digelar menindaklanjuti undangan 2 Desember yang bermuatan agenda penetapan Pejabat Ketua Umum PBNU tanpa melibatkan Ketua Umum aktif. Namun, Forum Sesepuh dan Mustasyar telah menyerukan agar agenda itu dihentikan sementara, sambil menunggu penyelesaian persoalan organisasi sesuai mekanisme AD/ART. Dukungan mayoritas pengurus terhadap seruan islah memperlihatkan bahwa NU menginginkan ketenangan, bukan konflik.
Sebelumnya, Forum Sesepuh dan Mustasyar yang berkumpul di Pesantren Tebuireng pada 6 Desember menegaskan bahwa keputusan Rapat Harian Syuriyah untuk memakzulkan Ketua Umum tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART NU.
Penolakan mayoritas pengurus tercermin jelas dalam Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam. Dari total 216 anggota pleno yang seharusnya hadir, hanya 58 orang yang datang, sekitar 26 persen, jauh dari batas minimum kuorum.
Baca juga: Hasil Pleno PBNU: KH Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum, Gantikan Gus Yahya
Rincian kehadiran memperlihatkan minimnya dukungan. Unsur Mustasyar hanya dihadiri 2 dari 29 orang, Syuriyah 20 dari 53 orang, Tanfidziyah 22 dari 62 orang, dan A’wan 7 dari 40 orang. Dari Lembaga PBNU hanya hadir 5 dari 18 lembaga, sementara Badan Otonom (Banom) hanya 2 dari 14 Banom. Artinya, lebih dari tiga perempat anggota memilih tidak datang, sebuah sinyal kuat bahwa langkah pemakzulan tidak mendapat dukungan luas di internal PBNU.
Sekretaris Jenderal PBNU Amin Said Husni menegaskan bahwa mayoritas pengurus tetap mengikuti arahan para kiai sepuh. "Mayoritas pengurus tetap loyal kepada dawuh kiai sepuh,” ujarnya, Selasa (9/12/2025) malam.
Amin juga menyebut rapat pleno tersebut tidak sah. "Rapat ini tidak sah karena menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah yang tidak sah."
Rapat Pleno 9 Desember sebenarnya digelar menindaklanjuti undangan 2 Desember yang bermuatan agenda penetapan Pejabat Ketua Umum PBNU tanpa melibatkan Ketua Umum aktif. Namun, Forum Sesepuh dan Mustasyar telah menyerukan agar agenda itu dihentikan sementara, sambil menunggu penyelesaian persoalan organisasi sesuai mekanisme AD/ART. Dukungan mayoritas pengurus terhadap seruan islah memperlihatkan bahwa NU menginginkan ketenangan, bukan konflik.
(abd)