Ringkasan Berita:

• Mendagri Tito Karnavian menyebut bantuan obat-obatan Malaysia untuk korban banjir di Aceh nilainya tak sampai Rp1 miliar.
• Ia mengatakan anggaran pemerintah untuk bencana banjir di Sumatra lebih besar ketimbang itu.

TRIBUNNEWS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, beberapa waktu lalu membahas soal bantuan dari Malaysia untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh.

Ia mengatakan bantuan berupa obat-obatan tersebut nilainya tak lebih dari Rp1 miliar.

Tito pun menegaskan pemerintah punya anggaran lebih banyak ketimbang nilai bantuan tersebut.

"Saya mendengar teman-teman di Aceh, dari Malaysia ada usaha ingin membantu obat-obatan."

"Setelah dikaji, berapa banyak obat-obatan yang dikirim, itu nilainya nggak sampai Rp1 miliar, kurang lebih Rp1 miliar," ungkap Tito dalam siniar Helmy Yahya Bicara yang tayang pada Sabtu (13/12/2025), dikutip Tribunnews.com.

"Negara kan kalau untuk Rp1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu," imbuh dia.

Mengenai bantuan tersebut, Tito mengatakan bukan berasal dari pemerintah Malaysia, melainkan lembaga.

Meski demikian, Tito memastikan pemerintah tidak akan menolak bantuan asing apabila memang diperlukan.

Sebab, katanya, yang paling penting bagi pemerintah adalah gerak cepat menangani bencana banjir di Sumatra.

"Kalau kita sangat memerlukan itu (bantuan asing), kenapa tidak? Kepentingan kita kan bagaimana secepat mungkin menangani tanggap darurat dan mengurangi kerugian sekecil mungkin," ujar Tito.

Merujuk dari pernyataan Tito yang mengatakan pemerintah Indonesia memiliki anggaran lebih dari bantuan Malaysia, sebenarnya berapa dana untuk bencana banjir Sumatra?

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya pernah menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp60 triliun untuk penanganan sekaligus pemulihan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pasca-bencana.

Anggaran itu diperoleh dari hasil penyisiran belanja kementerian dan lembaga dengan menyeleksi kegiatan yang dianggap tidak produktif seperti rapat-rapat yang tidak jelas manfaatnya

"Anggaran (banjir di Sumatra) ada semua, tapi yang berhak bicara Kantor Presiden sama BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)."

"Pokoknya mereka minta, kalau yang diperkirakan kan Rp50 triliun-Rp60 triliun ya tahun depan, untuk rehabilitasi segala macam," kata Purbaya, Jumat (12/12/2025), dilansir YouTube KompasTV.

Baru-baru ini, Purbaya mengatakan BNPB telah mengajukan anggaran tambahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) para korban bencana.

Purbaya menyebut BNPB sudah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp1,6 triliun sebelumnya.

Ia menyebut BNPB kembali mengajukan anggaran tambahan sebanyak Rp1,3 triliun.

"Dari BNPB pasti anggarannya ada karena kami sudah siapkan, kemarin sudah ngajuin Rp1,6 triliun tambahan, masih ada Rp1,3 triliun lagi."

"Tahun depan uangnya sudah ada, tinggal mereka buat programnya," jelas Purbaya, Rabu (17/12/2025), dikutip dari YouTube MetroTV.

Prabowo Siapkan Rp4 Miliar untuk 52 Kabupaten/Kota Terdampak

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025), Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana Rp4 miliar untuk 52 kabupaten/kota di Sumatra yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.

Ia mengatakan dana itu diberikan di luar anggaran pemulihan.

"Semua bupati dan wali kota di 52 kabupaten/kota yang terdampak langsung, saya kirim Rp4 miliar. Ini sudah langsung diterima di luar anggaran pemulihan," ungkapnya.

Selain kabupaten/kota, pemerintah provinsi juga menerima dana sendiri untuk penanganan bencana.

Prabowo mengatakan, anggaran untuk pemprov nilainya Rp20 miliar.

"Semua gubernur yang terdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis Rp20 miliar," ujar Prabowo.

"Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten. Ini sangat penting supaya bupati-bupati bisa mengambil tindakan segera," imbuh dia.

Prabowo memastikan anggaran penanganan bencana di Sumatra sudah ada dan kondisi siap.

Anggaran itu, ungkapnya, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Ia menekankan kesiapan anggaran itu berkat dirinya yang memerintahkan efisiensi.

"Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun," jelas dia.

"Uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah."

"Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 4," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, lewat efisiensi, potensi kebocoran anggaran dan korupsi dapat dikurangi sehingga pemerintah mempunyai kekuatan fisikal.

"Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi dan kebocoran, kita punya uang sekarang. Dengan efisiensi kita punya kemampuan dan kekuatan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Taufik Ismail)