Menlu AS Perintahkan Para Diplomatnya Kembali Gunakan Times New Roman, Apa Pemicu nya? - SindoNews
2 min read
Menlu AS Perintahkan Para Diplomatnya Kembali Gunakan Times New Roman, Apa Pemicunya?
views:.
Menlu AS perintahkan para diplomatnya kembnali gunakan Times New Roman. Foto/X
WASHINGTON - Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memerintahkan para diplomat untuk kembali menggunakan font Times New Roman dalam komunikasi resmi. Dia menyebut keputusan pendahulunya Antony Blinken untuk mengadopsi Calibri sebagai langkah keberagaman yang "boros".
Menurut sebuah kawat internal departemen yang dilihat oleh Reuters, Departemen di bawah Blinken pada awal Januari 2023 telah beralih ke Calibri, font sans-serif modern, dengan mengatakan bahwa ini adalah font yang lebih mudah diakses bagi penyandang disabilitas karena tidak memiliki fitur sudut dekoratif dan merupakan font default dalam produk Microsoft.
Sebuah telegram tertanggal 9 Desember yang dikirim ke semua pos diplomatik AS menyatakan bahwa tipografi membentuk profesionalisme dokumen resmi dan Calibri lebih informal dibandingkan dengan jenis huruf serif.
“Untuk mengembalikan kesopanan dan profesionalisme pada produk kerja tertulis Departemen dan menghapus program DEIA yang boros lainnya, Departemen kembali menggunakan Times New Roman sebagai jenis huruf standarnya,” kata telegram tersebut.
“Standar format ini selaras dengan arahan Presiden tentang Satu Suara untuk Hubungan Luar Negeri Amerika, yang menggarisbawahi tanggung jawab Departemen untuk menghadirkan suara yang terpadu dan profesional dalam semua komunikasi,” tambahnya.
Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Beberapa studi menunjukkan bahwa font sans-serif, seperti Calibri, lebih mudah dibaca bagi mereka yang memiliki disabilitas visual tertentu.
Baca Juga: 4 Alasan Penjara di Amerika Latin Jadi Tempat Terbentuknya Kartel Paling Berbahaya di Dunia
Trump, seorang Republikan, bergerak cepat setelah menjabat pada Januari untuk memberantas program keragaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) federal dan mencegahnya di sektor swasta dan pendidikan, termasuk dengan memerintahkan pemecatan petugas keragaman di lembaga federal dan menarik pendanaan hibah untuk berbagai program.
Kebijakan DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) menjadi lebih luas setelah protes nasional pada tahun 2020 terhadap pembunuhan warga kulit hitam tak bersenjata oleh polisi, yang memicu reaksi balik dari kalangan konservatif.
Trump dan kritikus inisiatif keberagaman lainnya mengatakan bahwa kebijakan tersebut diskriminatif terhadap orang kulit putih dan laki-laki, serta telah mengikis pengambilan keputusan berdasarkan meritokrasi.
Menurut sebuah kawat internal departemen yang dilihat oleh Reuters, Departemen di bawah Blinken pada awal Januari 2023 telah beralih ke Calibri, font sans-serif modern, dengan mengatakan bahwa ini adalah font yang lebih mudah diakses bagi penyandang disabilitas karena tidak memiliki fitur sudut dekoratif dan merupakan font default dalam produk Microsoft.
Sebuah telegram tertanggal 9 Desember yang dikirim ke semua pos diplomatik AS menyatakan bahwa tipografi membentuk profesionalisme dokumen resmi dan Calibri lebih informal dibandingkan dengan jenis huruf serif.
“Untuk mengembalikan kesopanan dan profesionalisme pada produk kerja tertulis Departemen dan menghapus program DEIA yang boros lainnya, Departemen kembali menggunakan Times New Roman sebagai jenis huruf standarnya,” kata telegram tersebut.
“Standar format ini selaras dengan arahan Presiden tentang Satu Suara untuk Hubungan Luar Negeri Amerika, yang menggarisbawahi tanggung jawab Departemen untuk menghadirkan suara yang terpadu dan profesional dalam semua komunikasi,” tambahnya.
Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Beberapa studi menunjukkan bahwa font sans-serif, seperti Calibri, lebih mudah dibaca bagi mereka yang memiliki disabilitas visual tertentu.
Baca Juga: 4 Alasan Penjara di Amerika Latin Jadi Tempat Terbentuknya Kartel Paling Berbahaya di Dunia
Trump, seorang Republikan, bergerak cepat setelah menjabat pada Januari untuk memberantas program keragaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) federal dan mencegahnya di sektor swasta dan pendidikan, termasuk dengan memerintahkan pemecatan petugas keragaman di lembaga federal dan menarik pendanaan hibah untuk berbagai program.
Kebijakan DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) menjadi lebih luas setelah protes nasional pada tahun 2020 terhadap pembunuhan warga kulit hitam tak bersenjata oleh polisi, yang memicu reaksi balik dari kalangan konservatif.
Trump dan kritikus inisiatif keberagaman lainnya mengatakan bahwa kebijakan tersebut diskriminatif terhadap orang kulit putih dan laki-laki, serta telah mengikis pengambilan keputusan berdasarkan meritokrasi.
(ahm)