Ringkasan Berita:

• Konflik PBNU mencuat setelah Rais Aam menyatakan Gus Yahya tidak lagi menjabat dan menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum
• Ketidakhadiran Rais Aam dalam rapat 11 Desember membuat Gus Yahya membatalkan pleno dan menegaskan pentingnya menunggu syarat organisasi terpenuhi
• Melalui pernyataannya, Gus Yahya menyindir halus bahwa menjaga NU berarti taat aturan dan tidak memaksakan keputusan tanpa prosedur yang lengkap.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membahas soal pentingnya menaati aturan dalam sebuah organisai.

Pembahasan itu ia sampaikan melalui unggahan Instagram @yahyacholilstaquf, Jumat (12/12/2025), di tengah konflik yang sedang terjadi di intern PBNU.

Diketahui, belakangan muncul keretakan di tubuh petinggi PBNU.

Polemik itu muncul sejak akhir November 2025, di mana Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, menyatakan bahwa Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. 

Pernyataan itu keluar setelah hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU tanggal 20 November 2025, yang kemudian diklaim telah mengakhiri masa jabatan Gus Yahya sebagai ketua umum, termasuk pencabutan hak dan kewenangan beliau di PBNU. 

Pada 9 Desember 2025, PBNU menggelar rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, dan menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU untuk sisa masa bakti. 

Penunjukan Zulfa Mustofa itu kemudian memicu kontroversi.

Pihak kubu Gus Yahya menyatakan bahwa rapat pleno dan penetapan Pj Ketum tersebut tidak sah secara aturan organisasi.

Pasalnya posisi Ketua Umum hanya bisa diganti melalui forum tertinggi, yaitu Muktamar.

Sindiran Halus Gus Yahya

Tidak lama setelah itu, PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya mengadakan rapat pleno di Jakarta (11/12/2025).

Namun, Rais Aam tidak terlihat hadir.

Gus Yahya memandang ketidakhadiran Rais Aam membuat rapat pleno batal.

Rapat tersebut lalu dianggap sebagai rapat koordinasi menyeluruh antara unsur NU.

"Menjaga NU berarti menjunjung tinggi aturan NU sendiri.

Dalam tempo hari yang riuh ini, saya kembali pada satu kaidah organisasi: tidak memaksakan keputusan bila syarat organisasi belum terpenuhi. Lantaran kaslahatan lahir dari ketaatan pada adab dan tertib organisasi.

Maka di Gedung PBNU, Jakarta, 11 Desember 2025, ketika Rais Aam tidak menghadiri undangan Rapat Pleno PBNU, saya mengusulkan agar forum ini bukan pleno, melainkan rapat koordinasi menyeluruh dan disetujui bersama oleh seluruh unsur: Mustasyar, Syuriah, Tanfidziyah, lembaga, dan badan otonom.

Kadang menjaga NU bukan soal membuat keputusan, tetapi menolak mengambil keputusan ketika aturannya belum terpenuhi.

Dan di ruang koordinasi yang jernih itu, saya yakin selama kita taat aturan jam’iyyah, NU akan selalu menemukan jalannya sendiri," demikian tulis Gus Yahya di media sosial.

Pernyataan Gus Yahya itu mengundang perhatian publik, sebab ia menyinggung soal aturan di tengah memanasnya konflik di tubuh PBNU.

Pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai kritik halus atau sindiran halus dari Gus Yahya kepada Rais Aam.

Nada teksnya tidak frontal, namun menggunakan prinsip-prinsip organisasi untuk menegaskan bahwa ketidakhadiran Rais Aam dalam Rapat Pleno PBNU telah membuat forum itu secara aturan tidak dapat disebut pleno.

Gus Yahya seolah mengingatkan kepada pihak lain untuk menaati aturan dan tidak mengambil keputusan ketika syarat forum belum lengkap.

Gus Yahya menekankan “menjaga NU berarti menjunjung tinggi aturan NU sendiri” dan "keputusan tidak boleh dipaksakan jika syarat organisasi belum terpenuhi", ini secara tak langsung menyasar pihak yang dianggap mendorong keputusan tanpa prosedur.

Kalimat lainnya yang juga menjadi sorotan yakni “kadang menjaga NU bukan soal membuat keputusan, tetapi menolak mengambil keputusan ketika aturannya belum terpenuhi”, itu menguatkan kesan bahwa ia sedang menyampaikan pesan kepada Rais Aam bahwa ketidakhadiran beliau membawa konsekuensi organisasi.

Dengan demikian, pernyataan ini membingkai sikap PBNU sekaligus memberi isyarat tegas bahwa aturan organisasi tidak boleh diabaikan oleh siapa pun, termasuk oleh Rais Aam.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)