Presiden Prabowo Subianto mengecek perakitan dan pemasangan jembatan bailey untuk menggantikan sementara Jembatan Teupin Mane yang putus karena banjir bandang di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Minggu (7/12/2025). (Sumber: Genta Tenri Mawangi/Antara)

KOMPAS.TV – Presiden Prabowo Subianto berterima kasih pada seluruh bupati dari daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera yang berjuang untuk rakyatnya.

Ia menyampaikan terima kasih tersebut saat memimpin rapat Penanggulangan Bencana Sumatera, Minggu (7/12/2025).

Menurutnya, para kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati merupakan panglima terdepan yang berjuang untuk masyarakat.

“Kalian yang di depan, kalian panglima-panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat, jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian,” tuturnya.

“Hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari saja, nggak apa-apa,” ucapnya.

Prabowo menyamakan bupati yang “lari” seperti seorang desertir dalam dinas kemiliteran.

“Itu kalau tentara namanya desersi itu, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa itu. Saya nggak mau tanya partai mana,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden menyampaikan, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran sebesar Rp4 miliar per kabupaten untuk membantu penanganan bencana.

Hal itu ia sampaikan sebagai tanggapan atas penjelasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengusulkan bantuan sebesar Rp2 miliar per kabupaten.

“Baik Pak Mendagri, Anda minta Rp2 M per kabupaten ya, saya kasih Rp4 M. Kemudian untuk provinsi, nanti dihitung,” kata Prabowo.

“Provinsi yang paling besar mana? Paling berat. Kirim Rp20 M. Nanti Sumatera Utara berapa, gubernurnya suruh ketemu saya,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Tito Karnavian Mendagri melaporkan kondisi keuangan tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana.

Menurutnya, saat akhir tahun seperti saat ini, kondisi keuangan daerah sudah menipis, sehingga perlu bantuan dari pemerintah pusat untuk kebutuhan masyarakat terdampak.

“Tapi kalau Bapak berkenan, untuk 52 kabupaten/kota ini, karena mereka kondisi (keuangannya) tipis betul, kalau bisa dibantu Rp2 miliar untuk pegangan mereka untuk membantu masyarakat.”

Ia juga menjelaskan mengenai sejumlah kantor kecamatan maupun kantor desa/kelurahan yang rusak terdampak bencana.

“Kami mohon ini juga bisa dibangun serentak, karena ini adalah layanan publik. Nanti ini kan banyak sekali dokumen yang hilang, KTP, ijazah,” kata Tito.

“Saran kami, begitu nanti sudah efektif berjalan kantor camatnya, saran kami untuk dokumen punya masyarakat ini digratiskan,” ujarnya.