Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menggelar jumpa pers di depan Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis (28/8/2025). (Sumber: ANTARA/Mario Sofia Nasution)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ribuan buruh akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/12/2025) dan Selasa (22/12/2025).

Said Iqbal menjelaskan demonstrasi tersebut digelar dua hari berturut-turut untuk menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta, serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat.

"Titik kumpul jam 10 di Patung Kuda. Tanggal 29 Desember sekitar seribu orang. Tanggal 30 Desember sekitar 10 ribu motor," kata Said Iqbal kepada jurnalis KompasTV, Kurniawan Eka Mulyana, Minggu (28/12/2025).

Menurut Said Iqbal, besaran UMP dan UMSP yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI dan Jabar tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Presiden Partai Buruh itu menyebut UMP yang ditetapkan pemerintah provinsi lebih rendah dari kebutuhan hidup layak atau KHL versi Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam pengumuman terakhir, kata Said Iqbal, BPS menyebutkan biaya hidup di Jakarta mencapai Rp15 juta per bulan berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH).

“Jika kita menggunakan acuan KHL sebesar Rp5,89 juta saja, maka penetapan UMP Jakarta sebesar Rp5,73 juta masih kurang Rp160 ribu. Bahkan, kebutuhan minimum tersebut pun tidak mampu dipenuhi oleh Gubernur DKI Jakarta,” kata Said Iqbal.

Selain menggelar demonstrasi besar-besaran, Said Iqbal menyebut, KSPI telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penetapan UMP DKI Jakarta dan UMSK Jawa Barat. Gugatan serupa juga didaftarkan di provinsi lain, termasuk Sumatera Utara.

Jika aspirasi buruh tidak didengar, Said Iqbal menambahkan, KSPI akan menggelar aksi lanjutan secara terus-menerus pada Januari, Februari, dan seterusnya hingga meluas menjadi aksi solidaritas nasional.