Bisnis.com, JAKARTA – Bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatra menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi peta kerawanan bencana nasional.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa korban akibat bencana tersebut mencapai 776 orang korban jiwa, 564 orang hilang serta 2.600 luka-luka. Data tersebut yang terekam per Kamis (4/12/2025) pagi.  

Kerusakan infrastruktur juga meliputi 27 jembatan, 19 rumah ibadah, 1 fasilitas kesehatan serta 2.400 rumah di Sumatra Utara. Kemudian, di Sumatra Barat, terdapat kerusakan 64 jembatan, 65 rumah ibadah, 8 fasilitas kesehatan, 1 kantor, 84 fasilitas pendidikan dan 2.800 rumah.  

Adapun kerusakan infrastruktur di Aceh meliputi 204 jembatan, 75 fasilitas pendidikan, 99 kantor, 48 rumah ibadah, dan 5.200 rumah. 

Bencana di akhir November ini, tidak hanya menelan korban jiwa dan merusak infrastruktur umum, tetapi juga berpotensi mengganggu target pertumbuhan ekonomi nasional. 

Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bencana banjir dan longsor di Sumatra akan berdampak kepada target pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025, yang sebelumnya diperkirakan optimistis hingga 5,7% (yoy). 

Baca Juga

Melihat besarnya dampak bencana hidrometeorologi siklon tropis yang diperparah dengan kerusakan lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merekomendasikan untuk melakukan kajian dan penyusunan ulang peta kerawanan bencana di wilayah tersebut. 

Ketua Gugus Tugas (Task Force) Penanggulangan Bencana BRIN, Joko Widodo, menjelaskan bahwa fenomena ekstrem seperti siklon tropis Senyar, yang meningkatkan curah hujan hingga 300 mm, perlu menjadi peringatan.

“Rekomendasi kami, perlu dilakukan kajian ulang terhadap peta kerawanan bencana yang ada,” tegas Joko, saat dihubungi Bisnis, Kamis (4/12/2025).

Rekomendasi penyusunan ulang peta kerawanan bencana ini dinilai penting sebagai langkah antisipatif. 

Dengan peta risiko yang diperbarui sesuai dinamika iklim terkini dan kondisi DAS, pemerintah daerah dan pihak terkait dapat merancang strategi mitigasi, penataan ruang, dan sistem peringatan dini yang jauh lebih efektif untuk mencegah atau meminimalisir dampak bencana serupa di masa depan.

Menurutnya, dengan adanya siklon tropis yang terjadi di Sumatra, menjadi momentum untuk menyadarkan bahwa fenomena itu terjadi dan sangat mungkin berulang sebagai akibat pemanasan global.

Joko menjelaskan bahwa peran utama Gugus Tugas BRIN dalam tanggap darurat adalah memanfaatkan sains dan teknologi, khususnya data satelit radar dan optik, untuk memetakan area terdampak secara cepat dan akurat. 

Pemetaan ini menjadi bahan penting bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam operasi tanggap darurat dan perencanaan rekonstruksi.

“Data-data satelit yang ada di BRIN selalu diintegrasikan dengan lembaga-lembaga lain. Yang utama, hasil analisis BRIN selalu diteruskan ke BNPB untuk tanggap darurat,” ujarnya.

Untuk mendukung kerja analisis data satelit yang masif, BRIN juga menjalin kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan. Sebut saja dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). Selain itu, dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta IPB, khususnya dalam aspek mitigasi jangka panjang.

Pria yang akrab dipanggil Jecko ini, mencontohkan, kolaborasi BRIN dengan UGM diarahkan untuk membantu membuat Posko analisis data satelit di Jogja. Hal ini dilakukan untuk mendukung tim BRIN yang berada di KST Soekarno Cibinong.

Joko menekankan bahwa perubahan pola hidrometeorologi akibat pemanasan global telah mengubah ancaman bencana. Atmosfer yang lebih hangat mampu menyimpan lebih banyak uap air, yang berpotensi memicu siklon tropis dan curah hujan ekstrem.

“Pemanasan global telah mengakibatkan atmosfer semakin tinggi menyimpan uap air, yang dapat mengakibatkan siklon di area tropis dan curah hujan sangat besar sampai dengan 300 mm per hari. Ini yang harus kita waspadai, karena kejadian sejenis sangat mungkin untuk terulang,” paparnya.

Oleh karena itu, selain merevisi peta kerawanan bencana secara umum, BRIN juga merekomendasikan kajian mendalam terhadap kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatra. Tidak hanya itu, Joko juga mendorong perlunya dilakukan kajian kembali untuk melihat kekritisan DAS, khususnya di Wilayah Sumatra.

Secara khusus, Joko memaparkan bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Gugus Tugas BRIN difokuskan untuk memberikan dukungan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada BNPB, terutama dalam fase tanggap darurat. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan tindakan di lapangan.