Sumber :

Prabowo Subianto

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Sumatera.

Azis menilai pemerintah harus merespons cepat ketika bencana melanda suatu wilayah di Indonesia. 

"Bencana itu tidak menunggu rapat selesai. Air datang tanpa undangan, tanah bergerak tanpa permisi. Yang diuji bukan hanya ketahanan alam, tapi ketahanan kelembagaan kita," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 16 Desember 2025.

Kondisi dan dampak terkini pasca bencana banjir dan tanah longsor di Kota Padang

Menurut dia, arahan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna kabinet sebagai keputusan kerja konkret agar pemerintah segera masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pola kerja yang jelas.

Azis mengingatkan, penanganan pascabencana kerap tersendat bukan hanya karena persoalan anggaran, tetapi akibat kebocoran waktu, data yang tidak sinkron, serta tarik-menarik kewenangan. 

Oleh karena itu, satgas rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi satu komando dengan satu data, satu target, dan satu ritme kerja dari pusat hingga daerah.

Azis mendorong agar koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dilakukan melalui satu pintu kepemimpinan yang jelas.

"Jangan semua kerja, tapi tidak ada yang memimpin, serta berkolaborasi dengan tokoh dan ulama untuk membangkitkan semangat warga lebih cepat," ujarnya. 

Selain itu, kata dia, pemulihan harus diukur dari dampaknya bagi warga, bukan dari banyaknya rapat atau laporan administratif. 

Azis mengungkapkan, saat ini masih banyak wilayah pedalaman yang belum terjangkau bantuan. Beberapa kebutuhan mendesak meliputi distribusi air bersih, logistik sembako, pakaian, selimut, pengaktifan sanitasi darurat, pemulihan akses transportasi, penyaluran tenaga kesehatan dan obat-obatan, serta pemulihan listrik dan telekomunikasi.

Ia juga menyoroti kelangkaan bahan bakar yang menghambat distribusi logistik, termasuk di sejumlah wilayah Aceh, akibat pembatasan pengisian dan lonjakan harga di tingkat eceran.
 
"Saya percaya, kalau satgas/badan ini dibentuk dengan benar, maka pemulihan tidak akan jadi proyek, tetapi jadi kerja negara yang konkret, terukur, dan terasa sampai warga," ucap Azis.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan membentuk satuan tugas (satgas) rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan tiga provinsi di wilayah Sumatera yang mengalami banjir bandang dan longsor. 

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

“Segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi, segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet

Prabowo menegaskan semua lahan milik negara dapat dimanfaatkan, sehingga tak ada alasan untuk menunda pekerjaan. Bahkan, kata dia, konsesi hutan yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) juga bisa digunakan untuk hunian warga.

“Semua unsur nanti bekerja sama, jangan ada alasan. Cari lahan, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” ucapnya.

Prabowo pun mengatakan anggaran negara atau APBN sangat siap untuk mendukung pemulihan pascabencana. Ia menjelaskan ini adalah manfaat dari efisiensi anggaran yang dilakukan sejak awal pemerintahannya.

“Sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras, APBN sudah kita siapkan. Dan saya katakan bahwa memang uangnya ada,” tegasnya.