LRabu, 17 Desember 2025 - 10:22 WIB

A

A

A

BANGKOK - Thailand menuntut Kamboja harus menjadi pihak pertama yang mengumumkan penghentian pertempuran untuk mengakhiri babak bentrokan terbaru antara kedua negara tetangga di Asia Tenggara tersebut.

“Sebagai pihak yang menyerang wilayah Thailand, Kamboja harus mengumumkan gencatan senjata terlebih dahulu,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Maratee Nalita Andamo dalam konferensi pers di Bangkok pada hari Selasa (16/12/2025), seperti dilaporkan kantor berita AFP.

Ia menambahkan Kamboja juga harus bekerja sama “dengan tulus” dalam upaya membersihkan ranjau darat di wilayah perbatasan.

Tidak ada tanggapan langsung dari Kamboja. Masing-masing negara saling menyalahkan atas provokasi bentrokan tersebut, mengklaim pembelaan diri dan menyalahkan pihak lain atas serangan terhadap warga sipil.

Pertempuran antara kedua negara tetangga, yang dipicu klaim wilayah yang telah lama diperebutkan di sepanjang perbatasan darat mereka sepanjang 817 km (508 mil), kembali berkobar akibat bentrokan pada 7 Desember.

Bentrokan yang kembali terjadi di berbagai lokasi telah menewaskan 32 orang, termasuk tentara dan warga sipil, di kedua sisi perbatasan, dan menyebabkan sekitar 800.000 orang mengungsi, kata para pejabat.

Melaporkan dari satu kuil yang menampung pengungsi internal di provinsi Sisaket, Thailand, Jack Barton dari Al Jazeera mengatakan suara pertempuran bergema di sekitar area tersebut.

“Kami masih bisa mendengar pertempuran… (termasuk) tembakan artileri Thailand dan roket Grad Kamboja yang datang,” katanya.

Bentrokan tersebut telah menghancurkan gencatan senjata yang didorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakhiri lima hari pertempuran berdarah pada bulan Juli.

Trump, yang menggunakan ancaman tarif perdagangan sebagai alat tawar-menawar untuk mengakhiri pertempuran, juga telah berupaya campur tangan dalam bentrokan terbaru, mengklaim pekan lalu kedua negara telah menyetujui gencatan senjata yang dimulai Sabtu malam.

Namun, pertempuran harian terus berlanjut sejak pecahnya kekerasan terbaru, dan Bangkok membantah klaim Trump tentang gencatan senjata.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada tekanan internasional untuk gencatan senjata, seperti yang dilaporkan kantor berita Reuters pada hari Selasa.

“Tidak ada yang menekan kami. Siapa yang menekan siapa? Saya tidak tahu,” ungkap dia, menolak menjawab pertanyaan tentang apakah Trump berupaya menggunakan ancaman tarif untuk mendorong Bangkok mengakhiri pertempuran.

Sementara itu, otoritas Thailand sedang berupaya menemukan cara memulangkan hingga 6.000 warga negara yang terdampar akibat penutupan pos pemeriksaan Kamboja di kota Poipet.

Hun Sen, mantan pemimpin Kamboja yang berpengaruh dan presiden Senat saat ini, mengatakan penutupan tersebut bertujuan melindungi warga sipil dari apa yang diklaimnya sebagai penembakan membabi buta oleh pasukan Thailand di daerah tersebut.

Surasant Kongsiri, juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, mengatakan telah terjadi "pertempuran terus-menerus di perbatasan" di delapan provinsi perbatasan, sementara Kementerian Pertahanan Kamboja berjanji pasukannya akan "terus berdiri teguh, berani, dan gigih dalam perjuangan mereka melawan agresor".

Baca juga: Kontraktor AS di Balik Alligator Alcatraz Kandidat Terdepan Proyek Bantuan Gaza

(sya)