Ringkasan Berita:

• Trump menegaskan ia tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk melancarkan serangan darat terhadap Venezuela.
• Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengklaim kampanye AS bertujuan untuk menggulingkan rezim.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan ia tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk melancarkan serangan darat terhadap Venezuela, Kamis (18/12/2025).

Trump menyampaikan pernyataan tersebut meskipun ada kritik bahwa ia telah melampaui wewenang konstitusionalnya dengan serangan di laut.

Amerika Serikat telah melakukan beberapa serangan udara sejak September 2025 terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di Karibia dan Pasifik.

Serangan AS menyebabkan setidaknya 99 kematian dan memicu perdebatan sengit tentang legalitas operasi tersebut.

Ketika seorang reporter bertanya apakah ia akan meminta otorisasi dari anggota parlemen AS untuk menyerang kartel narkoba di darat di negara Amerika Latin tersebut, Trump mengatakan ia tidak akan keberatan melakukan itu.

Meskipun, Trump menyebutkan kekhawatiran bahwa politisi "mudah memberikan informasi".

"Saya tidak keberatan memberitahu mereka, tetapi Anda tahu, itu bukan masalah besar. Saya tidak harus memberi tahu mereka," katanya di Ruang Oval Gedung Putih, Kamis, dikutip dari CNA.

Di sisi lain, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengklaim kampanye AS bertujuan untuk menggulingkan rezim, bukan untuk menghentikan perdagangan narkoba seperti yang dinyatakan sebelumnya.

Penjelasan Ahli

Para ahli mengatakan, Trump dapat memerintahkan serangan militer terbatas di dalam Venezuela tanpa persetujuan Kongres, tetapi hanya untuk sementara dan hanya jika dibingkai sebagai tindakan defensif atau terbatas cakupannya.

Setelah serangan 11 September di Amerika Serikat, Kongres mengesahkan penggunaan kekuatan militer untuk perang AS di Afghanistan dan Irak, yang juga dikutip untuk operasi kontra-terorisme di negara-negara lain.

Menurut Konstitusi AS, meskipun presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata, hanya Kongres yang memiliki wewenang untuk secara resmi menyatakan perang - sebuah poin yang diangkat tidak hanya oleh oposisi Demokrat tetapi juga beberapa anggota parlemen dari partai presiden, meskipun sebagian besar Republikan telah mendukungnya.

"Presiden gagal menunjukkan kewenangan yang diperlukan berdasarkan hukum AS atau internasional untuk melakukan serangan militer mematikan terhadap kapal-kapal ini," kata perwakilan Partai Demokrat Gregory Meeks selama debat di DPR.

"Tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim secara kredibel bahwa kapal-kapal ini, yang dalam beberapa kasus bahkan tidak berlayar ke Amerika Serikat dan berada ribuan mil dari wilayah AS, menimbulkan ancaman langsung terhadap rakyat Amerika yang membenarkan penggunaan kekuatan militer," paparnya.

Penolakan DPR AS

Anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat menolak dua resolusi yang didukung Partai Demokrat pada Rabu (17/12/2025), yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan Presiden Donald Trump dalam menggunakan kekuatan militer terhadap kartel narkoba dan negara Venezuela.

Partai Demokrat memaksakan pemungutan suara menggunakan resolusi kekuasaan perang, karena Trump telah meningkatkan ancamannya terhadap negara Amerika Selatan tersebut.

Kongres juga mempertanyakan bagaimana militer AS melakukan kampanye yang telah menghancurkan 26 kapal yang diduga membawa narkoba dan menewaskan 99 orang, termasuk serangan pada hari Rabu.

Dilansir ABC News, Undang-undang tersebut akan memaksa pemerintahan Trump untuk meminta otorisasi dari Kongres sebelum melanjutkan serangan terhadap kartel yang dianggapnya sebagai organisasi teroris di Belahan Barat atau melancarkan serangan terhadap Venezuela sendiri.

Anggota DPR Gregory Meeks, politikus Demokrat terkemuka di Komite Urusan Luar Negeri DPR, berpendapat bahwa agresi Trump di kawasan itu sebenarnya karena "presiden menginginkan minyak Venezuela."

Ini adalah pemungutan suara pertama di DPR mengenai kampanye militer Trump di Amerika Tengah dan Selatan.

Mayoritas anggota Partai Republik di Senat sebelumnya telah menolak resolusi serupa, dan Trump hampir pasti akan memvetonya jika resolusi tersebut disahkan oleh Kongres.

Namun, Partai Demokrat memaksakan pemungutan suara sebagai cara untuk memunculkan perdebatan tentang kampanye militer dan memaksa Partai Republik untuk secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap kampanye tersebut.

Para pemimpin Partai Republik semakin sering menyatakan dukungan mereka terhadap kampanye Trump, bahkan ketika hal itu berpotensi meningkat menjadi konfrontasi langsung dengan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengatakan pada hari Rabu sebelumnya bahwa dia tidak tahu apakah pemerintahan Trump telah "menyatakan secara terbuka" bahwa mereka menginginkan perubahan rezim, tetapi "saya tentu tidak akan keberatan jika itu adalah posisi mereka."

Meskipun demikian, pemerintahan Trump belum meminta otorisasi kongres untuk tindakan terbarunya di Karibia, dengan alasan bahwa mereka dapat menghancurkan kapal-kapal pengangkut narkoba sama seperti mereka menangani ancaman teroris terhadap AS.

Namun, alasan tersebut telah menyebabkan pengawasan ketat terhadap serangan-serangan tersebut, terutama setelah terungkap bahwa operasi pada 2 September menewaskan dua orang yang selamat dari serangan awal.

Di sisi lain, Laksamana Angkatan Laut yang memerintahkan serangan pada 2 September yang menewaskan dua orang yang selamat juga kembali ke Capitol Hill pada hari Rabu untuk pengarahan rahasia dengan Komite Angkatan Bersenjata DPR dan Senat.

Setelah menonton video serangan yang dimaksud, para anggota parlemen memberikan tanggapan yang berbeda.

Sebagian besar anggota Partai Republik mendukung pengambilan keputusan yang mengarah pada serangan tersebut, dengan mengatakan bahwa keputusan itu didasarkan pada intelijen yang akurat dan pengambilan keputusan yang cermat.

Anggota Partai Demokrat mengatakan pemandangan serangan rudal terhadap dua orang yang berpegangan pada reruntuhan kapal sangat mengejutkan dan harus dipublikasikan.

“Saya pikir ada pertanyaan serius tentang pertanggungjawaban pidana di sini, dan tentu saja ada kebutuhan untuk penyelidikan federal yang lebih intensif,” kata Senator Richard Blumenthal, seorang Demokrat dari Connecticut.

Sementara itu, Senator Roger Wicker, anggota Partai Republik yang memimpin Komite Angkatan Bersenjata Senat, mengatakan kepada wartawan, “Saya pikir kita sudah mengetahui semua yang perlu kita ketahui dalam hal pengawasan.”

Resolusi-resolusi pada hari Rabu tersebut diajukan berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973, yang dimaksudkan untuk menegaskan kembali kekuasaan Kongres atas deklarasi perang.

Lalu, perdebatan di Kongres menunjukkan masih ada keraguan di kalangan Partai Republik untuk sepenuhnya mendukung konflik yang sedang berlangsung.

Partai Demokrat juga berulang kali mempertanyakan apakah tujuan Trump sebenarnya adalah untuk menghentikan perdagangan narkoba dan mencegah kematian akibat overdosis.

(Tribunnews.com/Nuryanti)