Ilustrasi banjir - Freepik

Harianjogja.com, JOGJA—Menjelang akhir tahun, DPRD DIY menegaskan bahwa anggaran darurat penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah ini telah disiapkan dan dapat segera digunakan untuk menghadapi potensi banjir, tanah longsor, maupun bencana lain. Wakil Ketua DPRD DIY Umarudin Masdar memastikan kesiapan tersebut sebagai langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem.

Anggaran darurat ini telah dibahas dalam rapat bersama pemerintah daerah dan hingga kini belum tersentuh. "Anggaran tersebut belum digunakan dan bisa segera dipakai apabila terjadi bencana. Dari sisi anggaran, Jogja insyaallah siap siaga," ungkap Umarudin, Selasa (2/12/2025).

Meski dana darurat tersedia, ia menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh pihak menghadapi potensi cuaca ekstrem. Menurutnya, beberapa titik di DIY masih masuk kategori rawan bencana sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci untuk meminimalkan risiko.

"Yang pertama tentu kita mengikuti imbauan BMKG bahwa kemungkinan di beberapa tempat, termasuk Jogja, akhir tahun ini ada peningkatan cuaca ekstrem. Kita berharap semua pihak siap siaga, begitu juga masyarakat agar potensi bencana bisa diminimalkan," ujarnya.

Umarudin mengingatkan, kesiapsiagaan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Pelatihan dan simulasi bencana yang rutin digelar menjadi modal penting bagi warga menghadapi kondisi darurat.

“Kita berharap semua pihak terkait siap siaga. Masyarakat juga punya kewaspadaan dan kesiapsiagaan agar ketika ada bencana semua bisa teratasi dengan baik," tambahnya.

Ia juga menyampaikan duka cita bagi daerah yang saat ini dilanda bencana, seperti Sumatera, di mana korban banjir dan tanah longsor mencapai ratusan orang. "Korban di Sumatera sudah hampir enam ratus orang. Itu cukup serius," jelasnya.

Terkait dugaan bencana yang dipicu salah urus pengelolaan lingkungan, Umarudin menekankan hal itu perlu penelitian lebih lanjut. Jika terbukti, kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan harus ditata ulang untuk mencegah dampak bencana di masa depan.

“Jika bencana banjir dan tanah longsor karena adanya pengelolaan hutan yang tidak baik maka berarti kita memang perlu menata ulang kebijakan terkait pengelolaan hutan. Hal ini harus dilakukan agar ke depan tidak berdampak separah itu kepada masyarakat," tegasnya.

Selain kesiapan anggaran, Umarudin berharap koordinasi antara BPBD, lembaga terkait, dan masyarakat semakin diperkuat. Dengan kombinasi dana darurat, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan, ia yakin dampak bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan dan penanganan lebih cepat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News