Tangkapan layar dari YouTube Tebuireng Official

Ringkasan Berita:

• Yenny Wahid menyebut Luhut Binsar Pandjaitan, tidak setuju terkait keputusan pemerintah yang memberikan konsesi tambang ke ormas.
• Keengganan Luhut terkait ormas mengelola tambang, kata Yenny, karena dia mengetahui sulitnya mengurus bisnis pertambangan.

TRIBUNNEWS.COM - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, menyebut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, tidak setuju terkait keputusan pemerintah yang memberikan konsesi tambang ke organisasi masyarakat (ormas).

Pernyataan Luhut ini disampaikan ke Yenny Wahid sebelum acara Haul Gus Dur ke-16 yang digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Rabu (17/12/2025) lalu.

Luhut, kata Yenny, akhirnya tidak ingin menandatangani kebijakan terkait izin tersebut.

Diketahui, kebijakan pemberian konsesi tambang kepada ormas dan ormas keagamaan diterbitkan di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2024.

Beberapa ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun turut menerima konsesi tambang tersebut.

Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

"Sebelum saya datang ke sini, saya ditelepon oleh Pak Luhut Binsar Pandjaitan, lalu diajak makan siang dan cerita-cerita ya tentu tentang perkembangan politik nasional dan juga apa yang terjadi di tubuh NU."

"Jadi beliau mengatakan, 'sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya nggak mau tanda tangan'," katanya dikutip dari YouTube Tebuireng Official, Jumat (19/12/2025).

Yenny mengatakan keengganan Luhut terkait ormas mengelola tambang karena dia mengetahui sulitnya mengurus bisnis pertambangan.

Luhut memang sempat menjadi pengusaha tambang dan pendiri PT Toba Sejahtra Tbk.

Perusahaan yang didirikannya itu bergerak di sektor pertambangan batu bara. Sementara beberapa anak perusahaannya menjalankan bisnis di sektor perkebunan, kehutanan, dan energi. 

Namun, selepas menjadi pejabat publik, Luhut tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan tersebut.

"Karena saya ini punya tambang, tahu susahnya mengelola tambang itu seperti apa," jelasnya.

Yenny lantas menyinggung pepatah dari Tiongkok yang menyebut orang yang mengelola tambang harus bertangan 'dingin'. Jika tidak, maka hanya akan menyebabkan perpecahan.

Dia turut menyoroti kondisi NU kini yang menurutnya sudah tidak sesuai dengan tujuan ketika awal mula didirikan.

Menurutnya, itu perlu untuk direnungkan bersama.

"Ini semua tambang yang dahulu waktu NU didirikan menjadi hal yang mengikat kita semua, tali tambang."

"Sekarang justru menjadi hal yang mengancam kita, para pemimpin kita, mufaroqoh. Ini harus menjadi renungan kita semua," kata Yenny dengan suara bergetar.

Yenny Wahid Ingin NU Kembalikan Konsesi Tambang ke Pemerintah

Yenny kemudian menyinggung soal konsesi tambang batu bara yang diterima oleh NU dari pemerintah.

PBNU memperoleh konsesi tambang dari pemerintah yang berasal dari penciutan lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Adapun PBNU telah memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah dan akan mengelola 26.000 hektare lahan.

Terkait hal ini, Yenny beralasan jika memang pemerintah ingin membantu secara materi kepada ormas seperti NU, maka sebaiknya dalam bentuk uang saja.

Dia mengungkapkan uang yang diberikan itu bisa dikelola NU untuk hal yang lebih bermanfaat seperti pembangunan pesantren hingga rumah sakit.

"Tapi kalau seperti ini (pemberian konsesi tambang) mudharatnya jauh lebih besar," kata Yenny.

Yenny pun setuju dengan usulan dari mantan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj agar PBNU mengembalikan konsesi tambang ke pemerintah karena dianggap memicu perpecahan di internal organisasi.

Dia lantas meminta maaf jika ada pihak yang tersinggung atas pernyataanya. Namun, ia mengaku gelisah dengan kondisi NU saat ini.

Pasalnya, NU merupakan organisasi Islam yang tak hanya mencakup umat Muslim di Indonesia tetapi dunia.

"Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Tetap inilah seruan moral, perasaan, dan kegelisahan saya. Mohon maaf kalau saya terbuka," tuturnya.

Ada Menteri Ngotot Ormas Agama Diberi Tambang demi Keuntungan Partainya

Yenny lantas menyampaikan kembali isi percakapannya dengan Luhut terkait kebijakan pemberian konsesi tambang oleh pemerintah.

Dia memperoleh info dari Luhut bahwa kebijakan pemerintah memberikan konsesi tambang kepada ormas dan ormas keagamaan buntut adanya satu menteri yang ngotot.

"Saya tanya ke Pak Luhut siapa yang ngotot untuk memberikan tambang (ke ormas)? Dikatakan (Luhut) ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang," ujarnya.

Lalu, dia juga memperoleh informasi dari wartawan bahwa maksud menteri yang dimaksud Luhut ngotot memberikan tambang demi kepentingan partainya.

"Bahwa menteri itu memberikan izin-izin tambang kepada ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Berarti kan NU hanya dijadikan muhalil saja, alat legitimasi saja," tuturnya.

Dirinya menegaskan agar NU untuk tidak masuk dalam jebakan seperti itu karena pasti hanya akan merugikan.

"NU jangan masuk ke jebakan semacam ini. NU besar. Tugas kita semua menjaganya, agar kita bisa menjaga Indonesia dan menjaga dunia," pungkas Yenny.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)